Hukuman mati

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,JAKARTA –:HUKUMAN MATI

–. Bagi pengedar narkotika tidak akan efektif tanpa dilandasi aturan yang mengatur semua turunan dan jenis baru narkotika.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tidak lagi relevan diterapkan di tengah banyaknya jenis narkotika baru.

Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu darurat narkotika.
Langkah ini harus segera dilakukan karena serbuan ragam narkotika terus bertambah masif dan menakutkan.

“Yang paling nyata kondisi sekarang sudah sangat darurat.
Selain itu juga terjadi kekosongan hukum.
Undang-undang yang ada sekarang sudah tidak mampu mengatasi kondisi ini.
Maka harus ada aturan baru dengan mengeluarkan perppu.
Masa Perppu Ormas dan Pemilu ada tapi kondisi darurat narkotika tidak ada,”

Dalam undang-undang narkotika saat ini selain belum mengatur dengan tegas kewenangan penindakan dan pengawasan aparat, juga belum mengatur tentang zat turunan lain dari narkotika.

Mencontohkan dari 155 pasal hanya 37 pasal yang memberi kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Penindakan dan pengawasan masih lemah karena aturannya juga tanggung.
Yang ada tindakan yang setengah-setengah,”

Lebih lanjut dijelaskan meski diterapkan hukuman maksimal namun nyatanya peredaran narkotika tetap ada bahkan cenderung meningkat.

Kondisi ini juga diperparah dengan siap penyelenggara negara yang kompromis dengan pelaku dan produsen narkotika.

“Sejak awal memang tidak ada tindakan tegas menurunkan narkotika ini.
Maka harus ada terobosan.
Dan aparat harus berani untuk menghentikan oknum yang menerima setoran dari diskotek dan lapas,”

–. Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan aparat sedang fokus untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Jelang pergantian tahun peredaran narkotika akan meningkat sehingga aparat saat sedang membidik pemasok dan distributor narkotika.

” Operasi ini bertujuan memotong jalur suplai.
Dealer dan supplier menjadi sasaran target operasi kami.
Kemudian untuk memotong permintaan saya perintahkan seluruh Kapolda, Kapolres bergerak,”.

*Tito juga meminta Polri di seluruh daerah berkoordinasi dengan pengusaha hiburan untuk tidak toleran dengan berbagai jenis narkotika*.

“Diperingatkan agar mereka tidak mentoleransi adanya narkoba pada saat Natal dan Tahun Baru khususnya, yang lain juga tidak boleh.

Setelah itu akan lakukan razia random sampling,”.

(Rn)