Kategori
opini publik

Hak Prerogatif , Presiden Berwenang Atau Memecat Pembantunya Di Kabinet

 

Oleh : Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

 

Busur News Cpm;Jakarta – Dengan hak prerogatif yang dimilikinya, kapan pun Presiden bisa dan berwenang memecat, mengganti, atau sekadar membolak-balik posisi para pembantunya di kabinet.
Penggantian dan rotasi berapa kali pun bukanlah sesuatu yang istimewa.
Yang mesti dijaga ialah partai-partai yang mendudukkan kader mereka di kabinet harus berpegang pada fatsun bahwa tak ada siapa pun yang boleh menekan ataupun melarang Presiden melakukan atau tidak melakukan reshuffle.

Tak semestinya ada pihak-pihak lain, siapa pun dia, yang berusaha memengaruhi, mendikte, apalagi mengintervensi Presiden.
Kalau Presiden memang ingin mengocok ulang kabinet, biarkan dia yang mempertimbangkan baik dan buruknya.
Biarkan Presiden yang mengukur dan menentukan penting atau tidaknya perombakan itu demi kepentingan rakyat banyak.

*Jangan direcoki, jangan didorong-dorong, jangan baper*. –

 

Publik termasuk para elite di negeri ini kini sepertinya tengah dihinggapi gejala yang kalau dalam istilah anak muda sekarang mungkin disebut baper alias bawa perasaan.

Baper soal reshuffle alias perombakan kabinet jilid ketiga.
Itu bermula saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017, akhir pekan lalu.

Jokowi membahas target-target yang diberikan kepada menteri dan mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.

Lontaran kalimat itu kemudian berkembang dan diterjemahkan macam-macam.
Sebagian besar mengatakan ungkapan Presiden itu ialah sinyal bakal adanya perombakan kabinet.
Mereka yang mengganggap seperti itu berpatokan pada kebiasaan Jokowi yang dalam dua kali reshuffle kabinet sebelumnya selalu memberikan sinyal-sinyal terlebih dahulu.

Perdebatan pun muncul.
Ada yang mengaitkan rencana perombakan tersebut murni dari sisi kinerja si menteri.
Karena kerjanya tak bagus, si menteri perlu diganti agar pencapaian target pembangunan yang diinginkan Jokowi tidak tersendat.

Kira-kira begitu spekulasinya.
Namun, sebagian kalangan yang lain mengembuskan isu reshuffle dikaitkan dengan loyalitas partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Jokowi dikatakan akan mengevaluasi menteri yang berasal dari partai-partai yang belakangan mengambil sikap berseberangan, misalnya dalam konteks dukungan di pilkada Jakarta baru-baru ini.

Untungnya spekulasi-spekulasi itu tidak bertahan lama.
Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan tidak, atau setidaknya belum akan merombak Kabinet Kerja.
Ia mengatakan evaluasi kinerja menteri ialah hal yang sudah semestinya dilakukan, tetapi tidak selalu berujung pada pergantian.

Untuk sementara, embusan isu reshuffle, yang boleh jadi sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menangguk keuntungan dari keriuhan, mereda.

Namun, yang membuat kita prihatin ialah bahwa sampai hari ini ternyata masih ada, bahkan mungkin masih banyak, pihak yang gemar memanfaatkan isu perombakan kabinet sebagai dagangan.

Entah dagangan politik ataupun ekonomi.
Masih ada yang menggunakan spekulasi-spekulasi itu sebagai peluru untuk menekan-nekan Presiden.

*Padahal, dalam sistem bernegara yang kita anut, perombakan kabinet ialah seratus persen merupakan kewenangan Presiden*. –
(Riena)