Hak ANGKET DPR merupakan hak yang konstitusional.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi

BusurNews.Com,Jakarta – Hak ANGKET DPR merupakan hak yang konstitusional.
Begitu PANSUS terbentuk, tidak akan begitu saja bubar hanya karena ditinggal satu-dua fraksi.
Terlepas dari kehadiran dan sepak terjang mereka yang kontroversial, PANSUS Hak Angket KPK telah menguak dugaan penyelewengan di tubuh KPK hingga ke level pimpinan.

Tuduhan datang dari sejumlah saksi yang dihadirkan dalam rapat dengar pendapat PANSUS.

Setidaknya ada tiga tudingan serius yang berasal dari tiga saksi.

Pertama, dari pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita.
Ia mengaku mendapatkan informasi penetapan tersangka oleh KPK banyak yang didasarkan pada bukti yang lemah.
Romli menyebut ada 36 orang yang dijadikan tersangka tanpa bukti permulaan yang kuat.
Informasi itu berdasarkan pengakuan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Kedua, dari saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Yulianis, yang mengungkapkan mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja menerima uang dari Nazaruddin senilai Rp1 miliar.

Ketiga, dari Muchtar Effendi, narapidana kasus keterangan palsu dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Muchtar mengaku pernah didatangi utusan yang dikirimkan mantan juru bicara KPK Johan Budi.
Utusan itu menawari membagi dua harta yang disita KPK dari Muchtar.
Muchtar juga mengungkapkan pernah mendapatkan ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan.

Kesaksian-kesaksian tersebut secara sporadis telah dibantah para tertuduh dan KPK.
Meski begitu, tidak bisa dimungkiri, timbul pula pertanyaan bagaimana bila tuduhan-tuduhan itu memang benar adanya.
Para penyidik dan pimpinan KPK bukanlah malaikat, mereka bisa saja tergoda dan menyeleweng.

Bila tudingan itu benar,
KPK telah melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi yang lain, kesaksian yang diberikan sangat mungkin sarat subjektivitas bila datang dari pihak yang sakit hati pada KPK.
Karena itu, PANSUS tidak boleh percaya begitu saja.
PANSUS harus memverifikasi.
KPK pun tidak bisa lagi mengelak.
KPK harus datang ke hadapan PANSUS untuk melakukan klarifikasi resmi secara menyeluruh.

Akan sangat berbahaya bila tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh KPK dibiarkan liar hingga dianggap menjadi suatu kebenaran.
Bila perlu, libatkan kejaksaan dan kepolisian.
Para pemberi keterangan tentang penyelewengan KPK harus bertanggung jawab dengan kesaksian yang telah dipaparkan di hadapan PANSUS.

Jika tidak,
*Mereka harus siap berhadapan dengan hukum, kiprah PANSUS kini tidak lain mesti berujung pada membersihkan KPK dari tudingan yang salah atau membersihkannya dari penyelewengan jika penyelewengan itu memang ada*.

BUKANKAH PANSUS DAN KITA SEMUA MENDAMBAKAN KPK BERJALAN PADA KORIDOR UNDANG-UNDANG?

 

(Rn)