Kategori
Artikel

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat dikritik keras karena ia mencantumkan sanksi dalam peraturan gubernur

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com,JAKARTA –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat dikritik keras karena ia mencantumkan sanksi dalam peraturan gubernur.
Meski dikritik, Anies jalan terus sampai suara pengkritik sayup-sayup hilang tak terdengar lagi.
Kritik paling keras datang dari Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya ketika Anies menerbitkan Pergub 41/2020.
Pergub yang terbit pada 30 April itu berisikan sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar. Sanksi hakikatnya ialah pengurangan hak warga.
Pengurangan itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak boleh diatur dalam pergub. Hanya boleh diatur dalam perda. Karena itulah, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengusulkan pergub diubah menjadi perda. Usulan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya baik adanya untuk kondisi normal. Akan tetapi, pergub dikeluarkan dalam kondisi darurat akibat covid-19. Karena itu, bisa dipahami seluruh kepala daerah berlomba-lomba mengeluarkan peraturan kepala daerah berisikan sanksi pagi pelanggar PSBB. Terus terang, pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan sanksi. Meski demikian, eloknya penerapan sanksi pidana sebaiknya bersifat ultimum remedium atau alat terakhir dalam upaya penegakan hukum. Bayangkan apabila semua daerah hanya merujuk pada Undang-Undang 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) menyatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pelanggaran atas pasal ini dipidana penjara paling lama satu tahun penjara atau denda Rp100 juta. Kewajiban setiap orang terkait dengan kekarantinaan kesehatan ialah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Itu artinya, mereka yang tidak mengenakan masker dipidana atau didenda. Jika ketentuan pidana konsisten dijalankan, penjara di seantero negeri tidak cukup menampung para pelanggar penggunaan masker. Konsep negara hukum, menurut Aristoteles, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Namun, kata dia, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Pikiran yang adil dalam kondisi darurat kesehatan ialah sanksi hendaknya memberikan efek jera. Salah satu bentuknya ialah penerapan sanksi sosial, tidak melulu pidana. Sejauh ini di dalam hukum positif belum ada pengaturan soal sanksi sosial. Karena itulah, dalam Rancangan KUHP dimasukkan ketentuan sanksi pidana kerja sosial. Bentuknya bisa menyapu jalan atau bekerja di panti jompo. Sayangnya, RKUHP itu tak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Lagi-lagi Gubernur Anies membuat terobosan dalam Pergub 79/2020 tertanggal 19 Agustus.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenai sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250 ribu. Kali ini sepi kritik karena seluruh rakyat setuju pelanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sosial. Terobosan Anies lainnya ialah denda itu berlaku progresif. Jika melanggar kedua kalinya, denda naik menjadi Rp500 ribu dan kerja sosial 2 jam. Ketiga kali, denda Rp750 ribu dan kerja sosial 3 jam. Warga yang ditindak untuk keempat kalinya akan didenda Rp1 juta atau kerja sosial selama 4 jam. Jika ditilik lebih dalam, apresiasi sesunggunya diberikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Inpres 6/2020 tertanggal 4 Agustus. Inpres itu tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Presiden menginstruksikan para kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang antara lain memuat kewajiban menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Di dalam instruksinya itu, Presiden juga meminta agar peraturan kepala daerah memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksinya berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
Sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum tentu tujuannya membuat malu sehingga muncul efek jera.
Elok nian bila sanksi sosial masuk norma hukum positif dan dijadikan sebagai salah satu hukuman tambahan untuk koruptor.
Bila perlu, khusus untuk koruptor, menyapu jalan di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia.

@drr