Kategori
All

GERAKAN “PRIBUMI” BANGKIT*

 

Opini : Dahlan Watihellu

BusurNews.Com,Jakkarta – Sebelum saya memulai tulisan ini baiknya saya identifikasi apa itu “pribumi” dan “non pribumi”. Kata “pribumi” yang saya maksud sebenarnya hanya untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang termarjinal, miskin, kumuh, kurang diperhatikan dan tidak diberi kesempatan. Sedangkan kata “non pribumi” adalah kelompok masyarakat yang elit, borjuis, hedonis dan sejenisnya.

Dari defenisi diatas, saya bisa mengatakan, hidup di Republik ini sangatlah mengherankan. Ya bayangkan saja, negeri yang dijuluki Gemah ripah loh jinawi atau kekayaan alam yang berlimpah ini masih menyisahkan 80 persen masyarakat hidup dalam situasi ekonomi serba kekurangan. Rata-rata masyarakat yang hidup dalam keadaan ini adalah masyarakat “PRIBUMI”. Hal ini tidak bisa kita ingkari. Ini adalah fakta sosial. Masyarakat “pribumi” bagaikan bangsa kelas tiga di negeri sendiri. Dipusat-pusat perkotaan mulai dari Ibukota Negara, Provinsi, Kabupaten hingga kecamatan pribumi hanya jadi “kuli” bagi sekelompok komunitas yang menguasai ekonomi, yang kemudian mengusai politik karena mereka adalah pemilik modal.

Ditengah kondisi yang semakin sulit yang dialami masyarakat “pribumi”, pemerintah Jokowi-JK justru semakin liberal, terkesan semakin berpihak kepada “non pribumi” dan tidak berpihak kepada “pribumi” yang masih hidup serba sulit. Tidak saja pemerintahan Jokowi-JK, Pemerintah daerah juga terkesan mengspesialkan mereka yang menglaim diri “non pribumi” di daerah-daerah. Entah apa bedanya masyarakat “pribumi” dengan mereka “non pribumi” sampai pemerintah bisa bersikap seperti ini ?

Sekat yang dibangun ini mengakibatkan terjadinya segregasi pemikiran ditengah masyarakat. Jika kita meneropong lebih dalam lagi terhadap fenomena sosial ini, kita bisa melihat ada teriakan-teriakan yang dipendam masyarakat “pribumi” bahwa negari kami dijajah oleh komunitas kolonialisme gaya baru. Tapi apa daya, masyarakat “pribumi” yang hidupnya semakin sulit, perlahan mereka tersingkir ke pinggir-pinggiran kota. Ini sudah terjadi di kota-kota besar terutama di ibu kota Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga Medan.

AYO, “pribumi” harus bangkit. Jangan mengharapkan belas kasih dari pemerintah kita seperti halnya dilakukan Pemerintah Malaysia yang tahun ini mengesahkan anggaran bantuan sebesar 17 trilyun rupiah untuk mendukung ekonomi “pribumi” malaysia. Sebab, apa yang dilakukan Pemerintah Malaysia itu mustahil dilakukan oleh pemerintah kita.

Mulailah dengan gerakan berbelanja di minimarket-minimarket atau toko-toko kelontong milik orang-orang yang disebut “pribumi”. Mulailah dengan gerakan masuk ke sekolah berkelas internasional yang dibangun oleh orang-orang yang disebut “pribumi”. Jika sakit, mulailah dengan gerakan berobatlah ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta milik orang-orang yang disebut “pribumi”. Proyek-proyek milik pemerintah dan swasta, pengerjaannya mulailah dengan gerakan diserahkan kepada orang-orang yang disebut “pribumi”.

Hanya dengan contoh-contoh keberpihakan seperti ini maka pemerataan dan kesejahteran ekonomi masyarakat dan keseimbangan politik akan tercipta. Akhirnya tidak ada kecemburuan, tidak ada sekat dalam masyarakat, dan tidak ada kata “pribumi” dan “non pribumi”. Tidak juga ada yang merasa menjadi penjajah dan terjajah. Tidak ada kolonial gaya baru dan sejenisnya. Pada akhirnya yang ada hanya NKRI yang satu, Pancasila yang satu, dan Bhineka Tunggal Ika yang satu. Aamiin3x

(Rn)