Kategori
Artikel

GARSANTARA meminta agar para tersangka dugaan korupsi terkait bantuan sosial covid-19 yang menyeret pejabat di Kementerian Sosial dituntut maksimal

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com , JAKARTA —GARSANTARA (garda santri nusantara) meminta agar para tersangka dugaan korupsi terkait bantuan sosial covid-19 yang menyeret pejabat di Kementerian Sosial dituntut maksimal.

Sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat selama pandemi.
Dorongan kami adalah upaya-upaya pemaksimalan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor itu diterapkan masimal oleh pengegak hukum.

Pemaksimalan penerapan hukuman, diharapkan mampu membuat para pelaku jera.
Selain itu, tindakan koruptif tidak dicontoh pihak lainnya.
Terlebih operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat (4/12) malam menjadi yang pertama terkait dana covid-19.

Ini yang jadi miris, covid itu dialami semua negara, tidak hanya Indonesia.
Dan ini lagi masa-masa krisis, masa-masa darurat, yang anggaran kita saja terbatas, tapi disalahgunakan.

Bahwa pihaknya terkejut dengan OTT yang dilakukan KPK di Kemensos. Pasalnya selama ini, GARSANTARA berfokus pada pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dan BNPB.
Sementara terhadap Kemensos sendiri, GARSANTARA menitiberatkan pada distribusi dan kualitas bansos yang disalurkan ke masyarakat.

Terkait pengadaan barang dan jasa selama pandemi covid-19 sendiri, sudah ada peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada pokoknya, pengadaan barang dan jasa disederhanakan dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Nah sebenarnya itu berlaku tidak hanya di Kemenkes dan BNPB yang mungkin sekarang sedang disorot pengadaan-pengadaannya di masa covid. Pengadaan itu seharusnya menyasarnya semua, tidak terkecuali ke Kemensos.
Lebih lanjut, saya mendorong agar KPK dan Kemensos membuka informasi dan menindaklanjuti segala kemungkinan peran-peran yang terlibat dalam perkara ini.

Setelah waketum GERINDRA selanjutnya bendahara umum PDIP, kabinet timses pembawa petaka, tidak hanya kepada rakyat tapi juga kepada rezim.
ISTIDRAJ kata ulama, petruk kembar dadi ratu kata cak_nun.

(*

 

Kasus tersebut bermula dari informasi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh sejumlah penyelenggara negara yang diberikan oleh Ardian IM selaku swasta dan Harry Sidabuke kepada Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, Adi Wahyono dan Mensos Juliari Batubara.
Pemberian suap untuk Juliari diberikan melalui Matheus Joko Santoso dan Shelvy N selaku sekretaris di Kemensos.

“Penyerahan uang akan dilakukan pada Sabtu 5 Desember 2020, sekitar jam 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta,” jelas Firly.

Uang itu sebelumnya telah disiapkan Ardian dan Harry di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung.

Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop yang jumlahnya sekitar Rp 14,5 miliar.

“Selanjutnya Tim KPK langsung mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Jakarta untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp14,5 Miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut,”
jelas jenderal polisi bintang tiga itu.

Sebagai penerima suap, Juliari dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Matheus dan Adi dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi suap, Ardian dan Harry dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

@garsantara