Kategori
All

Fatwa MUI Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Di Medsos

 

Busur News Com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat namun seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah namimah, gosip, pemutar balikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu dan hal terlarang lainnya.

Banyak pengguna media sosial seringkali menjadikan konten media digital yang berisi hoax dan fitnah yang diumbar ke publik sebagai sarana mencari simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, berdasarkan pertimbangan diatas Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman

Dalam bermuamalah dengan sesama didalam kehidupan riil maupun media sosial setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan dan mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
Setiap muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Disamping itu memperkokoh hubungan baik intern umat beragama dan antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.

Hendaknya setiap muslim tidak menyebarkan konten bermateri pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar’i. Hindari perbuatan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan juga menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
Memproduksi, menyebarkan atau membuat akses konten informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebaran informasi dakwah, pendidikan, rekreasi dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Iksan)