EKSPRESI POLITIK VULGAR

 

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com,JAKARTA –: EKSPRESI POLITIK VULGAR

–. Beberapa waktu lalu media merekam pernyataan Amien Rais, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan pentolan utama gerakan 212.

Secara mengejutkan, dia meluncurkan ucapan

‘*Tuhan malu tak kabulkan doa ganti presiden jutaan umat*’.

Dia secara terang-terangan menghubungkan Tuhan, politik, dan kekuasaan.

Dia mengajak ‘Tuhan’ ikut dalam pertarungan perebutan kekuasaan.

Sungguh, jalan ekspresi politik vulgar. Orang harus bertarung, bagaimanapun caranya, agar Tuhan tidak didera rasa malu.

Beragam reaksi, yang menyesalkan munculnya ucapan ini, terbagi pada dua aras utama.

Pada aspek pertama, tanggapan terfokus pada sisi personal.

Publik melihat sosok AmienRais sebagai tokoh politik dan agama.

Dia bagian dari ‘elite’ kelas agama (oligarkiagamais) dan politik.

*Di sini, AmienRais tidak pernah segan mengeksploitasi posisi keagamaan dan politis istimewa demi memompa sentimen politik*.

Tidak mengherankan, pada level tertentu dan begitu sering, ucapan dan sikap politik personal orang seperti dia serentak memengaruhi dinamika hubungan sosial (politik) di ruang publik.

Banyak orang ‘meneladani’ laku dan ucapan tokoh tanpa memperhitungkan betapa berbahayanya luapan sikap politik mereka.

Di sini, ada hal yang amat dicemaskan berhubungan dengan menguatnya ketegangan antarkelompok akibat pernyataan sempit, dangkal, dan emosional.

Pada aspek kedua, tanggapan mengarah pada ‘validitas’ basis epistemologis (pengetahuan) pernyataan AmienRais.

Memang, Tuhan menjadi urusan personal dia.

Tuhan yang dia sebut juga sudah pasti bersifat partikular.

Tuhan yang dia percaya.

*Namun, ketika dia menghubungkan disposisi keagamaan individual ke dalam ruang politik (demokrasi) yang dianggap sebagai arena bersama, pernyataan ini dengan begitu jelas merefleksikan*
KESESATAN EPISTEMOLOGIS.

Lebih berbahaya lagi, dia menabrakkan keyakinan personal-partikularistik ke ranah publik yang berkarakter umum dan terbuka untuk tujuan kekuasaan (politik praktis).

*Sepertinya, tidak ada pemahaman yang komprehensif tentang politik dan agama dan bagaimana memperlakukan keduanya secara arif*.

SISI KRUSIAL

–. Tentu, butuh telaahan yang cermat untuk menyimpulkan bahwa kekuatan politik ‘agamais’ telah menarik mundur prospek demokrasi di Indonesia.

Sepanjang sejarah, hubungan antara agama dan politik menghadirkan sisi krusial ketika kekuasaan nampak dan hadir sebagai medan pertarungan.

Sejarah merekam kebenaran bahwa di antara sekian banyak alasan bagi munculnya kekerasan, konflik, dan kebengisan di latar kekuasaan, ketegangan hubungan antara agama dan politik menjadi salah satu penjelasan dominan.

*Itu terjadi ketika agama hanya dijadikan sebagai komoditas kekuasaan bukan sebagai basis etis-moral praktik kekuasaan*.

*Hal yang sama bertautan dengan pertarungan kekuasaan di tanah air kita*.

*Sekurangnya, dua tesis penting muncul ke permukaan*.

Pertama, agama mungkin sedang menuju kegagalan untuk menjadi basis sivilisasi politik dan demokrasi di Indonesia.

Anggapan ini pasti menghadirkan ketidaknyamanan bagi kekuatan politik yang mengaitkan legitimasinya pada identitas keagamaan.

Kedua, kekuasaan sepertinya cenderung menistakan demokrasi dengan segala pendirian fundamental yang terkandung di dalamnya.

Histeria pada kekuasaan telah menyeret, baik agama maupun politik, ke dalam kawah kerusakan.

Meski demikian, realitas dan kesadaran politik yang menempatkan agama sebagai salah satu aspek penting demokratisasi tidak mudah dipatahkan.

Di Indonesia, memang amat sulit untuk mengecualikan posisi agama dari keseluruhan proses dan mekanisme perebutan kekuasaan (demokrasi).

Ketika demokrasi berhubungan dengan akumulasi dukungan politik kuantitatif (elektoral), ikatan keagamaan para pemilih akan jadi salah satu unsur utama dalam formula kemenangan politik.

Sebetulnya, pada sisi ini, demokrasi Indonesia dapat menunjukkan identitasnya pada kancah demokrasi global.

Indonesia bisa memberi warna penting dalam konteks demokrasi global.

Indonesia bisa menjadi contoh bagi proses demokratisasi di banyak titik.

Ini bisa terjadi, dengan catatan, Indonesia harus bersedia melakoni demokrasi dengan model unik ini secara terhormat dan beradab.

Gaya politik yang dilakonkan tokoh seperti AmienRais sama sekali tidak menghadirkan cita rasa dan nilai ‘keindonesiaan’ dalam alur demokratisasi.

OLIGARKIAGAMAIS

–. Merujuk pada studi Aspinall dan Mietzner (2010), pelembagaan (institusionalisasi) demokrasi dan peran publik dalam politik niscaya menentukan perilaku gemilang kekuasaan.

*Yang mencemaskan ialah bagaimana kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) yang belum menggembirakan saat ini justru merefleksikan hal yang masih kurang dalam proses pelembagaan demokrasi*.

Terseok-seoknya kekuatan politik dalam menopang harapan publik merupakan isyarat buruk bagi masa depan demokrasi.

Ini yang menyebabkan demokrasi kita seolah bergerak tanpa ‘gelombang’ yang bisa mengguncang dunia.

Di titik ini, ‘gigi’ demokrasi Indonesia memang sepatutnya diasah secara terus-menerus.

Karakteristik politik kita yang unik dan begitu kaya seharusnya bisa menjadikan Indonesia sebagai ‘bandul’ demokratisasi di tingkat global.

Memang, ketidakpercayaan kepada politisi menurun dengan berbagai jenis alasan.

Namun, hal ini tidak seharusnya merusak derajat partisipasi demokratis publik. Rakyat harus tetap aktif dalam ‘kerja politik’ demokratis.

Ini pesan fundamental dari demokrasi.

*Perwujudan aspek ini di ranah konkret-faktual akan mengembalikan demokratisasi kita sebagai arus perubahan sosial-politik positif-konstruktif*.

 

–. Salah satu sumber perbaikan peradaban politik dan demokrasi ialah AGAMA.

Ini benar, sekali lagi, sejauh kultur yang dibangun selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural, human, dan terbuka.

Namun, tidak gampang untuk menempuh jalan ini.

Kita diperhadapkan dengan kenyataan krisis yang dialami kekuatan politik agama.

Di lain pihak, untuk kasus Indonesia, kerusakan perilaku politik juga terjadi di tubuh kekuatan politik sekuler.

*Di antara dua sisi ini, dari perspektif sosiologi politik, publik masih suka terkonsolidasi dengan isu-isu religius*.

*Di ruang semacam ini, kekuatan oligarkiagamais akan secara brutal berusaha meniadakan peran*

‘ETIK-MORAL’

*Agama untuk hanya menjadi ‘amunisi perang’ perebutan Kekuasaan*.

(Rf)