Dr.Fayakun Ketua Golkar: Andai Bernegara Seperti Main Bola

Nawacita online, Jakarta

Pekan lalu adalah puncak demam bola di Indonesia. Indonesia berlaga di final Piala AFF Suzuki leg 2 tanggal 17 Desember 2016 di Stadion Rajamangala, IBangkok. Berbagai joke, meme, _posting_ di media sosial mengangkat tema bola ini. Sejenak kita istirahat dari tingginya intensitas memperbincangkan politik di media sosial.

Demam bola sebetulnya adalah “penyatu rasa sosial” musiman. Hadir cukup sering bagi peminat bola, baik ketika Piala Dunia, Piala Eropa dan berbagai liga lainnya. Namun final Piala AFF kemarin jelas beda rasanya. Empati kita larut di dalamnya. Tawa, kecewa, _gregetan_ tak hanya atas permainan di lapangan hijau. Sebetulnya itu perasaan yang sama atas diri kita sebagai bangsa. Tentang apa yang telah kita capai dan betapa banyak yang masih harus kita lakukan.

Dalam permainan bola kita terhibur akan _passing_ yang akurat, serangan balik yang mengancam gawang lawan, aksi menghalau bola ketika posisi terdesak. Dan sebagainya. Bisa jadi kita tidak hapal satu per satu pemainnya. Yang menjadi pusat perhatian adalah aksi lapangannya. Mampu membahayakan gawang lawan atau tidak. Mampu bertahan dari serangan lawan atau tidak. Kompetensi atau kemampuan adalah kunci. Kita tak perlu tahu agama, suku, asal klub, usia, status perkawinan maupun perkawanannya.

Coba bayangkan andai kompleksitas bernegara dapat kita reduksi sebagaimana permainan bola. Kita hanya berfokus pada kemampuan berkontribusi seorang politisi atau pemimpin. Ketika menilai sebuah kebijakan, kita hanya bicara tentang substansi semata. Tanpa perlu banyak syak wasangka siapa yang mendorong ditandatanganinya sebuah kebijakan.

Mungkin ini akan terasa absurd. Namun yang terjadi saat ini tak kalah absurd. Kita terlalu banyak bicara soal identitas SARA seorang pemimpin atau politisi daripada apa yang ia mampu lakukan. Atau ketika kita mencoba lebih obyektif, nyatanya kita tak mampu menghindar dari adanya identitas asali yang berbeda.

Situasi yang ideal memang ada dalam filsafat politik. John Rawls, penulis _A Theory of Justice_, menggagas _veils of ignorance_ atau selubung ketidaktahuan. Dalam gagasannya, Rawls mengatakan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri. Termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu. Artinya, orang-orang tersebut ketika membuat keputusan politik tidak tahu dimana posisi identitas asalinya dalam masyarakat. Apakah ia memeluk agama kaum mayoritas, apakah ia berasal dari sebuah ras yang dominan dsb. Akhirnya pilihan yang tersedia adalah bagaimana membuat kebijakan yang seadil mungkin. Agar ketika diterapkan ia tidak menjadi korban, apabila ternyata berada dalam posisi minoritas.

Sekali lagi ini adalah kondisi ideal, yang sulit dibayangkan realitasnya. Intinya adalah bagaimana praktek bernegara lebih didasarkan pada kebijakan yang substansi tidak semata pada identitas asali.

Para pendiri negara ini pada dasarnya sudah meletakkan pondasi yang kuat untuk itu. Pedoman bernegara sudah dipatok yaitu Pancasila. Partai-partai politik yang ada saat ini cenderung semakin ke tengah. Tidak ada yang ekstrem kanan ataupun kiri. Karl Marx yang pemikirannya sempat menjadi momok selama Orde Baru pun, mencap ideologi sebagai “kesadaran palsu”. Ideologi, menurut Marx, adalah pemikiran yang sangat ditentukan kepentingan kelas kaum pemikir. Ideologi tak lebih dari pengandaian spekulatif kelas penguasa, yang melahirkan pemikiran tersebut, untuk “ditanamkan” dalam pikiran masyarakat. Ideologi adalah pikiran yang didengungkan secara terus-menerus sehingga diterima khalayak sebagai kebenaran.

Karena itu marilah kita selalu menggunakan akal sehat. Ketika memilih pejabat publik, kriteria pertama harusnya adalah kompetensi. Bukan identitas asali. Kalau ada kekuatiran bahwa sang pejabat melahirkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya, jangan lupa bahwa kita hidup dalam alam demokrasi. Tidak ada yang berkuasa secara mutlak. Kalau kebijakan pejabat publik melenceng, masih ada legislatif, _civil society_ maupun media massa yang siap mengkritisi.

Nah, kalau bicara soal kemampuan, dalam konteks pemilihan gubernur Jakarta misalnya, kita sudah tahu _kan_ siapa yang sudah terbukti kemampuannya? (Dianeken).

Sumber:Dr.Fayakun ketua Golkar DPP DKI.