Kategori
Koperasi & UKM

DPRD Mencari Solusi Pengaturan Zona Industri Serta UMKM

Oleh: Anto Soeroto

DPRD MENCARI SOLUSI DENGAN RAPAT
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI DKI
DENGAN PENGATURAN ZONA INDUSTRI
SERTA UKM/IKM & UMKM.

Busur News Com, Jakarta –  Pada dasarnya bahwa perijinan itu sangat baik demi terwujudnya kepastian industri  dan usaha di DKI sebagai Barometer Pusat dan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Rapat Koirdinasi yang di Ketuai Bpk. H.Lulung AL.SH dan Ibu. Mery sebagai Ketua maka kiranya yang menjadi Harapan IKM/UKM/UMKM dapat terwujud dengan penyerdehanaan perijinan pada Zona Home Industry ,tidak mengandung Limbah Berbahaya begitu ungkap Ibu Ratu dari Dinas Perindustrian DKI.

Sebagai undangan Bpk. Anto Suroto yang di undang dalam.rapat Koordinasi Lintas sektor ini mewakili suara dari APIKI.

Mengusulkan khususnya kepada Bpk. Dewan dan perintah khususnya ibu kota Jakarta..
Hendaknya jika ingin membuat Kebijakan sebaiknya harus di perhatikan ke kuata juga kelemahannya pada sektor IKM/UKM juga khususnya UMKM dengan masa transisi yang lebih mencukupi misalnya minimal 5 tahun sebelumnya.

Jika kita melihat masa transisi ini hanya 2 tahun kemungkinan belum bisa terealisasi .Khusus umkm dengan modal yang masih Kecil.

Maka APIKI juga meberikan usulan agar di DKI.ini khussusnya industri kerajinan
dari daur ulang dan makanan /minuman
Yang belakangan ini pertumbuhannya sangat cepat dapat di sikapi.

Jangan dengan pertumbuhan industri Kreatif ini hanya gara-gara permasalahan Zona ijin industri yang sekarang sudah di terapkan malah menjadi Hambatan IKM/UKM/UMKM pada umumnya.

Baik itu akses KUR dan Perbankaan yang semustinya dapat segera di rasakan kepada Pelaku usaha secara langsung.

Sebagai contoh..Peraturan KUR dan Kredit minimal usaha 3 tahun layak dan Bankable tetapi selama 2 tahun ini peraturan di laksanakan di DKI, maka Peluang dan Kesempatan tadi bisa hilang
Karena industri/usahanya di daerah zona Kuning misalnya ..maka akan di Tolak dan peluang akan Hilang juga kemungkinan kesempatan Usaha juga akan Hilang.

Bpk. Anto suroto selaku KETUM APIKI dan teman2 dari KADIN dan Juga Koperasi Tahu dan Tempe serta Koperasi Pusat Industri /PIK jakarta timur memohon Fungsi PIK dapat di kembalikan sesuai peruntukannya Industri bukan perumahan.

“Dengan rapat koordinasi Pengaturan Zonasi serta Keterkaitan antara industri dan IPA & IPAL dalam RTRW & RDTR-PZ
Dapat terintegrasi yang mengarah kepada kepentingan IKM/UKM/UMKM yang seharusnya mengacu atas  landasan Kepentingan rakyat wong cilik,”kata ibu Mery .

Menurut H. Lulung AL. SH yg telah di Laksanakan seperti RPTRA ternyata belum memilki payung Hukum yang memadai begitu katanya, maka dengan adanya rapat koordinasi dengan Lintas sektoral dan DPRD supaya bisa menyerap akar masaalahnya pada implementasi di lapangan yang di rasakan oleh pelaku usaha.

Jika kita bisa Berpikir Besar dan bisa mendengarkan input dari pelaku usaha dan juga intlektual seta team ahli mungkin Kita tidak akan terjadi hal yang seperti ini.

Maka APIKI komitmen terus mendorong agar tereujudnya perijinan yang lebih sederhana dengan Daerah Perumahan/ Home industri yang tidak menghasilkan Bahan Limbah berbahaya bisa di berikan perijinannya, karena jika kita menunggu s/d evaluasi 2 tahun lagi mungkin sudah kebur hilang Peluang dan Kesempatannya.

Semoga DPRD yang membuat UU ini harus dan melihat atas Kekuatan dan Kelemahan dari pelaku usaha secara langsung, mungkin tidak cukup hanya Ilmiah/Pakar/organisasi mungkin sebaiknya di lakujan minimal 6 bulan sekali .

Dilakukan dengar pendapat pelaku usaha dalam beberapa unsur Industri dan Usaha begitu.

Karena kalau industri yang membuat produk atau rekayasa rancang bangun industri Itu di sebut IKM.

Sedangkan yang usaha dan berdagang atau yang memasarkan produknya itu di sebut UMK tidak menghasilkan Produknya, tetapi hanya memasarkan.

Maka menurut Ibu Mery selaku Ketua rapat akan mempertegas baik Difinisi maupun bentuknya supaya tidak menjadi hambatan buat IKM/UKM serta UMKM.

Rapat di tutup pada Pukul 12.30 WIB di ruang DPRD lantai 3 Gedung Baru yang merupakan Gedungnya Rakyat DKI dan di tutup oleh Bpk H.Lulung AL.SH .
Jakararta, 08 MEI 2017.

 

(Riena)