Kategori
opini publik

DPR Wacana PILPRES 2019 Dengan Sistim E- voting Ini Pesanan Siapa ?

 

Oleh : Dahlan Watihellu

Busur News Com,Jakarta- Sebelum saya memulai tulisan ini, saya ingin sedikit tertawa melihat wacana sistem e-voting pada Pilpres 2019 yang diajukan oleh para anggota DPR di senayan. Mereka cukup lucu. Wacana e-voting ini menggambarkan para anggota DPR sedikit terkesan lemah dalam berfikit untuk membangun demokrasi di bangsa besar ini. Jika para anggota DPR berpandapat bahwa sistem e-voting yang diwacanakan ini merupakan langkah kemajuan demokrasi, mereka sangat keliru, justru pemungutan dan penghitungan suara yang masih manual atau konvensional itu the best practice in the world.

Tapi yasudahlah. Kita kembali ke konteks wacana Pilpres 2019 dengan sistem e-voting. Usulan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang ingin menerapkan sistem e-voting pada Pilpres 2019 tentu saja belum layak diselenggarakan. Belum layak itu diantaranya jumlah tempat pemungutan suara (TPS), letak geografis, serta sumber daya manusia yang belum memadahi. Belum lagi ketika Pilpres, jumlah TPS di Indonesia lebih dari setengah juta. Tidak semua sarana dan prasaranya di TPS memenuhi untuk e-voting karena masalah listrik dan internet. Semua daerah termasuk pedesaan di Indonesia belum dijangkau listrik apalagi internet. Selain itu, tidak semua KPU di Indonesia memiliki gudang untuk menyimpan alat mahal untuk e-voting agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Terlepas dari masalah di atas, ada juga masalah virus terbaru pengganggu pencurian data hasil pemilu, hilangnya privasi pemilih, gagalnya suara pilih, serta keisengan para hacker pencurian data. Semua masalah diatas peluang besar bisa terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara.

Masalah-masalah di atas baru masalah yang ada di depan mata. Dalam perjalannya juga pasti ditemukan masalah lain yang belum diketahui saat ini. Belajar dari kasus kecil kegagalan e-voting di tahun 2000 di negara bagian Florida untuk memilih Kongres. Pemilihan tersebut memiliki perbedaan suara antara yang menang dan yang kalah sebanyak 12 suara. Pemilihan itu dinyatakan sahih oleh sekertaris negara bagian yang bernama Glenda Hood. Alasannya peralatan/sarana yang digunakan berfungsi dengan baik. Kontroversi pun muncul. Diebold Corporation yang merupakan perusahaan pembuat mesin voting AccuVote yang telah didisertifikasi di Kalifornia dikenai tuntutan tindakan pidana karena menggunakan peralatan yang tidak disertifikasi.

Pada tahun 2004, ketika pemilu berlangsung di Maryland, mesin-mesin voting di tiga negara bagian rusak, sehingga masyarakat tidak bisa memilih senatornya. Sesudah itu, Diebold menyatakan bahwa software yang digunakan pada pemilihan yang digelar pada bulan Maret 2004 tidaklah tersertifikasi. Secara internasional, terdapat beberapa kontroversi yang sama. Di Venezuela, pemerintah telah membeli 28% saham di PT Bizta, PT Bizta ini merupakan perusahaan yang memproduksi software untuk mesin voting DRE, mesin-mesin tersebut digunakan untuk memilih presiden Hugo Chavez. Omar Montilla, seorang pejabat pemerintahan senior menyatakan bahwa saham yang bernilai 3 juta dolar amerika serikat pun ditarik kembali setelah hal ini terekspos oleh Miami Herald artikel. Artikel New York Times menjelaskan sistem e-voting membuka peluang untuk badut-badut politik mencuri suara di beberapa pedesaan kecil dan mencurangi surat suara.

Jika DPR ingin demokrasi kita lebih baik, usulan RUU e-voting ini harusnya diwacanakan untuk Pilpres 2024. Bukan untuk Pilpres 2019. Untuk saat ini perlu dilakukan pembangunan infarstruktur yang belum memadahi didetiap daerah hingga pedesaan. Seiring berjalannya pembangunan infarstruktur, perlu uji coba pada pemilihan yang akan datang di beberapa daerah yang sekiranya sudah bisa dilakukan sistem e-voting. Dari situ akan terlihat hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, sehingga segala kelemahan yang dihadapi bisa dievaluasi agar lebih efektif, efisien, dan terjamin keamanannya. Jika para anggota DPR secara ngotot ingin diberlakukan sistem e-voting pada Pilpres 2019, maka perlu dipertanyakan kenapa harus diberlakukan pada Pilpres 2019 ? RUU ini pesanan siapa ?

 

 

(Riena)