Kategori
Artikel

Di hari pencoblosan Pemilu Presiden, 17 April 2019, satu teman yang kini menjadi wakil menteri menyodorkan kepada saya angka elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo- Sandi

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Di hari pencoblosan Pemilu Presiden, 17 April 2019, satu teman yang kini menjadi wakil menteri menyodorkan kepada saya angka elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo- Sandi.
Waktu itu Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin berkumpul di Djakarta Theater menyaksikan hitung cepat yang ditayangkan semua stasiun televisi.
Angka elektabilitas yang disodorkan kawan saya itu dikonversi dari media sosial. Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin memperoleh sekitar 59% suara dan Prabowo-Sandi 41%.
Hitung cepat lembaga-lembaga survei kredibel yang terpampang di televisi menunjukkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf antara 54%-56% dan Prabowo-Sandi 44%-46%. Saya berpikir andai angka elektabilitas hasil konversi media sosial itu benar, serupa dengan hasil real count KPU nanti, ilmu statistik yang menjadi dasar hitung cepat mesti bubar diganti ilmu utak-atik medsos. Real count KPU kelak menunjukkan Jokowi-KH Ma’ruf dengan perolehan suara 55,5% mengungguli Prabowo-Sandi dengan perolehan suara 44,5%, tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat. Ilmu statistik batal bubar. Saya yang waktu itu menjadi bagian tim kampanye yang mengurusi media arus utama, juga punya angka elektabilitas kedua pasangan yang dikonversi dari pemberitaan di media arus utama. Pada 14 April 2019 atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, saya memiliki angka elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin 55,3% dan Prabowo-Sandi 44,7%. Angka yang saya pegang itu tidak berbeda jauh dengan angka hasil hitung cepat. Bahkan angka saya itu ternyata mirip dengan hasil real count KPU, hanya selisih 0,2%. Sepanjang kampanye Pilpres 2019 angka elektabilitas yang saya miliki, yang merupakan hasil konversi pemberitaan media arus utama itu, berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik kala itu. Sebaliknya, angka elektabilitas hasil konversi ‘pemberitaan’ media sosial relatif konsisten, berkisar 59%-62%. Pengalaman di atas kiranya menunjukkan media arus utama lebih merepresentasikan realitas jika dibandingkan dengan media sosial. Itu karena pemberitaan media arus utama memang berdasarkan fakta, sedangkan pesan melalui media sosial berdasarkan algoritma. Media arus utama menggambarkan apa yang memang terjadi, sedangkan media sosial menggambarkan apa yang diinginkan terjadi. Terjadi mobilisasi pesan melalui media sosial untuk mencapai apa yang diinginkan terjadi itu. Dalam kasus Pilpres 2019, berlangsung mobilisasi pesan melalui media sosial oleh tim medsos untuk mencapai keinginan mendapat elektabilitas 59% bagi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ramai diberitakan mobilisasi buzzer dan influencer untuk mengampanyekan omnibus law atau RUU Cipta Kerja. Penggunaan buzzer dan influencer itu kiranya demi tercapainya satu keinginan, yakni masyarakat mendukung omnibus law. Alih-alih mendapat dukungan, penggunaan buzzer dan influencer itu dikecam.
Bukannya mendapat dukungan, para influencer dan buzzer mendapat perundungan sampai beberapa di antaranya mundur teratur. Entah siapa yang memobilisasi buzzer dan influencer itu, dia melakukan blunder dan menghadirkan backfire. Indonesia Corruption Watch mencatat pemerintah menghabiskan Rp90 miliar lebih untuk membayar buzzer dan influencer demi menyosialisasikan program-program pemerintah. Para buzzer dan influencer yang umumnya pesohor itu serupa mendapat durian runtuh. Ketika sepi job akibat pandemi covid-19, mereka mendapat job menyosialisasikan program pemerintah melalui media sosial. Alangkah baik hatinya pemerintah memberikan ‘bantuan sosial’ kepada para buzzer itu. Kita berkomunikasi melalui media sosial umumnya untuk mencari konfirmasi. Kita hanya mencari informasi yang sesuai dengan pikiran dan pendapat kita. Informasi di media sosial yang berbeda atau bertentangan dengan pikiran dan pendapat kita biasanya kita abaikan atau tolak. Itulah sebabnya tujuan bagi terjadinya dukungan masyarakat atas RUU Cipta Kerja dengan memobilisasi buzzer tidak tercapai karena mungkin banyak orang yang sesungguhnya tak setuju dengan rancangan undang-undang tersebut bahkan menyerang balik para buzzer itu. Komunikasi melalui media arus utama umumnya untuk mencapai diskusi yang berujung pada, dalam istilah filsuf Jerman Jurgen Habermas, kesalingmengertian. Pengelola media mendiskusikan, setidaknya melalui rapat redaksi dan pengeditan, sebelum memutuskan suatu berita dipublikasikan. Dalam pemberitaan di media arus utama ada diskusi, antara lain melalui prinsip cover both side, supaya tidak ada monopoli kebenaran oleh satu narasumber. Pun audiens mencerna atau ‘mendiskusikan’ dengan diri sendiri informasi yang disampaikan melalui media arus utama. Andai sosialisasi omnibus law dilakukan intensif melalui media arus utama, semestinya tercapai kesalingmengertian antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, ada, masih dalam istilah Habermas, monopoli bahkan kolonisasi kebenaran dalam tindakan komunikatif yang dilakukan para buzzer melalui media sosial. Orang biasanya melawan bila dimonopoli dan dikolonisasi.
Perlawanan itulah yang dialami para buzzer omnibus law.
Tentu boleh saja menggunakan buzzer, tetapi jangan sampai overdosis.
Sedikit-sedikit pakai buzzer.
Perbanyaklah penggunaan media arus utama.
Kurangilah penggunaan buzzer karena itu bisa menjadi blunder dan backfire.

@drr