Kategori
Artikel

Di awal kehadirannya, media sosial (medsos) menghubungkan kembali teman yang hilang

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com , JAKARTA —Di awal kehadirannya, media sosial (medsos) menghubungkan kembali teman yang hilang, keluarga yang tinggal di lain daerah, atau berbagi momen seru dengan orang-orang di sekeliling kita.
Dalam perkembangannya, medsos berevolusi dan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, dinamika di berbagai medsos, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, diwarnai kepentingan politik.
Makin diliriknya medsos sebagai platform untuk melancarkan agenda politik, merupakan langkah strategis. Dengan intensnya, penggunaan medsos yang berujung pada big data, ketika dikombinasikan dengan kecerdasan artifisial (AI) menghasilkan insight luar biasa.

Kemampuan prediksi hingga manipulasi guna memengaruhi masyarakat oleh medsos dalam konteks politik, kini memiliki banyak preseden. Pada 2018, Christopher Wylie menjadi pusat pemberitaan saat membongkar penggunaan data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica.
Wylie, mantan analis di Cambridge Analytica, mengungkapkan, tempat ia dulu bekerja, mengumpulkan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook pada 2014. Data ini kemudian digunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica.
The Guardian melaporkan, salah satu politikus AS dari Partai Republik, Ted Cruz, memanfaatkan data para pengguna Facebook ini. Menurut Wylie, para politikus yang mengontrak Cambridge Analytica, mengharapkan data para pengguna Facebook tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi opini pemegang hak pilih.
Hasilnya, Inggris pun resmi keluar dari Uni Eropa yang tadinya merupakan cita-cita bersama dari para negara di Benua Biru. Selain itu, pada awal masa kepemimpinan Donald Trump, ikut campur Rusia dalam demokrasi di AS pun selalu menjadi bayang-bayang.

Narasi pemanfaatan medsos dalam era demokrasi terus berkembang seiring waktu. Dari yang awalnya bersifat pemberdayaan individu atau komunitas, menjadi alat yang kerap dimanfaatkan untuk mengaburkan informasi hingga akhirnya memicu disinformasi.
Makin signifikannya peran medsos dalam memengaruhi arah politik sebuah negara, yang juga berdampak global, juga terjadi di Ukraina dan Libya. Di Ukraina, sejak Revolusi Maidan dan aneksasi Krimea, Rusia berupaya memengaruhi opini publik melalui medsos.
Hal ini makin memperuncing polarisasi di masyarakat. Pemanfaatan medsos dalam sepak terjang politik di Ukraina terus berlanjut pada pemilu pada 2019.
Democracy Reporting International (DRI) menemukan, pada pemilu saat itu, masing-masing tim sukses sama-sama menggunakan medsos untuk menyerang lawannya. Salah satunya dengan cara menggerakkan akun palsu secara massal.
Di Libya, kompleksitas pemanfaatan medsos sebagai alat politik juga terasa kental. Sejak 2018, ranah maya di Libya diwarnai berbagai kepentingan politik, baik dari aktor lokal maupun internasional.
Meski polarisasi di isu-isu seperti politik sebenarnya sudah dapat ditemui sejak era televisi berjaya, kehadiran medsos ikut berperan dalam makin mengamplifikasi hal tersebut.
Beberapa tahun lalu, mungkin tak banyak orang yang dapat membayangkan, bagaimana medsos yang merupakan wadah untuk bersilaturahim, kemudian berevolusi menjadi platform yang mengancam demokrasi.

Disrupsi teknologi memang tak hanya dapat ditemui dalam sektor ekonomi, industri, ketenagakerjaan, atau kesehatan. Namun ternyata, disrupsi teknologi dalam menjaga kedaulatan negara pada era digital juga perlu sebuah upaya mitigasi tersendiri.
Desakan agar medsos makin bertanggung jawab dan ikut mengambil peran dalam peredaran informasi yang ada di platformnya, kini makin nyaring didengungkan. Hal ini terasa pada pemilihan presiden di AS pada November lalu.
Jauh sebelum hari pemilihan, banyak pihak mendesak aplikasi over the top, seperti Facebook dan Twitter mengambil porsi tanggung jawab terhadap ancaman nyata medsos dalam proses demokrasi.
Dalam hal ini, platform milik Mark Zuckerberg memilih tetap menutup mata, sementara Jack Dorsey sejak November 2019, secara tegas menolak menerima iklan politik.
Pada masa pandemi, saat tsunami informasi terkait Covid-19 sampai memunculkan infodemics atau misinformasi yang demikian besar, berbagai platform media sosial akhirnya mulai ikut mengambil porsi tanggung jawabnya.

Facebook mulai aktif memberi keterangan pada berita atau postingan yang tidak berimbang, dianggap sebagai berita tak jelas sumbernya hingga melabeli postingan-postingan yang dianggap sebagai hoaks.

Ini bisa menjadi preseden baik bahwa para pemilik platform medsos mulai mau mengambil tanggung jawab dalam lalu lintas informasi di platformnya.

Sudah seharusnya, isu soal disinformasi terkait politik juga mendapat perlakuan sama dengan isu kesehatan.

@garsantara