Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dibubarkan polisi.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

 

Busurnews.com,JAKARTA – Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dibubarkan polisi.

Aksi itu sebelumnya juga tidak mendapat izin dari kepolisian.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan hak melarang atau mengizinkan sepenuhnya ada di kepolisian.

”Peritiwa itu jadi kewenangan penegak hukum, jika kemudian berpotensi menimbulkan mengganggu ketertiban dan keamanan tentu itu jadi kewenangan penegak hukum,”

Bawaslu, tidak mempunyai kewenangan mengizinkan atau tidak kegiatan tersebut.

Bawaslu mulai melakukan pengawasan setelah ada penetapan calon

“Siapa yang kami awasi itu kan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan tim kampanye.

Berarti yang kami awasi yang pihak-pihak itu kalau ada unsur isu SARA dan black campaigne itu yang di tindak lanjuti,”

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim,
Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera,

*mengatakan, pihaknya TIDAK MENGELUARKAN IZIN terhadap kegiatan tersebut karena beberapa alasan*.

*Salah satunya, kata Barung, kegiatan itu dikhawatirkan mengganggu kepentingan publik*.

“Dan yang penting demi kepentingan kamtibmas, sebab di satu sisi ada juga kelompok yang mengajukan STTP
(surat tanda terima pengajuan)
menolak kegiatan tersebut,”
ujar Barung.

📧

–. GARSANTARA menilai aksi #2019GantiPresiden di beberapa wilayah seperti Pontianak, Pekanbaru, dan kemudian di Surabaya, merupakan tindakan yang jauh dari nilai-nilai luhur Indonesia.

“Saya kira banyak cara yang lebih bagus.

Kalau menghalang apalagi sampai kekerasan itu jauh dari nilai-nilai luhur keindonesiaan kita,”

*Lebih lanjut, di dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah hal biasa*.

“Kita ini kan Demokrasi Pancasila.

Dua periode silakan, ganti presiden silakan.

Yang tidak boleh berantem pakai kekerasan.
Itu yang kita tentang”.-

(Rf)