Kategori
Artikel

Dalam membahas draf revisi UU No 32/2002 tentang PENYIARAN,

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – Dalam membahas draf revisi
UU No 32/2002 tentang PENYIARAN,

DPR harus hati-hati dalam memutuskan konsep yang akan dipakai untuk mengatur sistem penyiaran di Tanah Air, apakah konsep single mux operator atau multi-mux operator.

 

Jika single mux operator yang dipakai, konsep itu akan merugikan para penyelenggara siaran (stasiun TV) yang telah mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur migrasi siaran dari analog ke digital.

 

“Intinya migrasi dari analog ke digital itu adalah sebuah keniscayaan karena teknologi, tapi perubahan itu jangan merugikan siapa pun, termasuk masyarakat,”.

 

Pada draf revisi UU tentang Penyiaran yang dibuat pada 2008 itu,
Pasal 20
ayat (1) menyebutkan,
‘Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal’.

Selanjutnya dalam
ayat (2) disebutkan,
‘Frekuensi dikuasai negara dan pengelolaannya dilakukan pemerintah’.

 

Pasal tersebut menjadi sorotan karena menetapkan LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara infrastruktur multipleksing digital, atau dikenal juga dengan istilah single mux operator.

Pasal itu juga membuka celah aksi monopoli siaran seperti di masa Orde Baru.

 

Para pelaku industri penyiaran telah mengeluarkan ongkos besar untuk membangun infrastruktur migrasi siaran dari analog ke digital.

UU JANGAN SAMPAI MERUGIKAN MEREKA (investor)
JIKA TIDAK INGIN NEGARA DITUNTUT MENGGANTI KERUGIAN YANG TIMBUL.

 

Tuntutan ganti rugi itu logis,
Karena pembangunan infrastruktur itu diinstruksikan pemerintah yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 22/2011.

 

Polemik Konsep
single mux operator
atau
multi-mux operator.

apapun bentuk regulasi jangan sampai tumpang tindih apalagi berlawanan dengan peraturan sebelumnya, ini yang akan membuat ketidakpastian dalam investasi.

(Rn)