Kategori
Artikel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya dari garis keturunan.

Oleh : Dhedi  Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya dari garis keturunan.
Maknanya, orang lain tidak memiliki peluang sama sekali untuk memerintah.

Dalam pemerintahan negara, salah satu dinasti yang paling tua dan masih awet hingga kini ialah Kekaisaran Jepang.
Kaisar pertama ‘Negeri Matahari’ itu ialah Jimmu yang ditakhtakan 2.600 tahun silam.
Sekarang ini, Kaisar Jepang ialah Naruhito yang naik takhta pada 2019, merupakan kaisar yang ke-126.
Namun, yang menjalankan pemerintahan ialah perdana menteri yang dipilih secara demokratis.

Dalam sejarah Islam, dinasti pertama setelah empat khalifah ialah Dinasti Umaiyyah dengan khalifah pertamanya Mu’awiyah bin Abu Sufyan pada abad ke-7 Masehi.
Lalu putranya pun, Yazid bin U mayyah, mengikuti ayahnya sebagai khalifah.
Pusat kekuasaan dinasti ini di Damaskus.
Setelah sekian lama berkuasa, dinasti ini habis lalu digantikan Dinasti Abbasiyah yang didirikan Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib ibn Al Abbas.
Masa kekuasaan dinasti ini berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi.
Pusat pemerintahan dinasti ini di Kota Baghdad.
Khalifah yang paling terkenal dalam dinasti ini ialah Harun Al-Rasyid (786-809 M).
Sang khalifah digantikan putranya sendiri, Al Ma’mun (813-833 M).
Setelah dinasti ini habis, muncullah Dinasti Ottoman yang berkuasa selama enam abad yang berpusat di Konstantinopel, Istanbul, Turki.

Di daratan Tiongkok kita mengenal, misalnya, Dinasti Ming (1365- 1644) dengan rajanya, Zhu Yuangzhang, digantikan putranya sendiri dan dinasti yang saling berganti, seperti dari Dinasti Shang, Xia, Qin, Wei.
Di Eropa, kita memiliki sejarah klasik, Kerajaan Roma, Dinasti Borbon.
Lalu, Kerajaan Inggris yang berdiri sejak abad ke-9 dan menjadi kerajaan tertua di Eropa dan masih berlangsung hingga kini, yang dipimpin Ratu Elizabeth sejak 1952.
Di samping itu, masih banyak negara dengan sistem dinasti, tapi pemerintahannya demokrasi yang dipimpin perdana menteri seperti Belanda, Swedia, dan Belgia.
Semua dinasti yang pernah ada tersebut memiliki dua ciri utama.
Pertama, sistemnya pasti selalu bermuara pada kesinambungan kekuasaan berdasarkan pertalian darah keturunan.
Mereka bersandarkan pada prinsip genealogis ketimbang sistem merit.
Kedua, pergantian raja yang berkuasa, sama sekali tidak melibatkan rakyat yang hendak dipimpin.

Potret dinasti di Indonesia
Di Indonesia sekarang ini sejak reformasi kita menyaksikan banyaknya pemimpin, terutama di daerah, tampil sebagai pemimpin yang menggantikan, misalnya, ayah, ibu, saudara, paman, suami atau istri, dan sebagainya.
Fenomena ini ramai disebut dinasti politik, padahal berbeda dengan sistem dinasti kerajaan sebab apa yang disebut dinasti di Indonesia ini melibatkan rakyat sebagai pemilih.
Rakyat melalui pemilihan (pilgub, pilwali, pilkada) menentukan siapa gerangan yang bakal memimpin mereka.
Bahwa ada protes karena sistem pencalonan di partai politik dinilai tertutup, karena perlunya dukungan partai-partai sebanyak 20% dari kursi DPRD, itu hal lain.
Biasanya yang menang kalau bupati atau gubernur sukses, rakyat mengharap melanjutkan keberhasilan itu dengan cara dilanjutkan keluarga.
Kalau di Indonesia pengalihan kepemimpinan pemerintah dengan sistem demokrasi lewat pemilu.

Bila keluarga petahana (incumbent) yang terpilih, itu merupakan pilihan rakyat banyak. Jawabannya singkat sekali; ‘buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya’.
Kalau anak, keponakan, atau apa pun, jika tumbuh dalam kegiatan politik orangtua, paman, saudaranya, sang anak itu cenderung memberikan perhatian kepada kehidupan, jenjang, atau segala yang berkaitan dengan politik.
Desah napasnya pun mungkin sudah terdengar politis.

Begitu pula dengan profesi lain seperti pengusaha.
Begitu pula pengusaha-pengusaha lain seperti Ical (Aburizal Bakrie), CT (Chaerul Tanjung), apalagi pengusaha Tionghoa.
Putra-putri melanjutkan usaha karena belajar dalam suasana bisnis.
Di dunia pesantren juga demikian.
Dari kakek, ayah, anak, hingga cucu, semuanya secara turun-temurun menjadi kiai.
Mari kita perhatikan jalur hidup Gus Dur, Presiden Ke-4 RI.
Kakeknya ialah Kiai Hasyim Asy’ari lalu ayahnya juga seorang kiai, yakni Kiai Wahid Hasyim. Gus Dur juga kan kiai.
Begitu juga dengan keluarga dokter, anak serta cucu mereka banyak yang jadi dokter juga.
Dalam lapangan ketentaraan juga terjadi hal seperti itu.
Presiden SBY merupakan putra seorang anggota TNI.
Mertuanya seorang perwira tinggi berbintang tiga, iparnya perwira tinggi TNI bintang empat.
SBY sendiri adalah seorang jenderal TNI dan melahirkan seorang putra yang juga masuk TNI, yakni Agus Harimurti Yudhoyono.
Di bidang olahraga juga sama.
Petinju legendaris dunia Muhammad Ali melahirkan seorang putri, Laila Ali, yang juga petinju.
Indonesia memiliki Hendra Setiawan, pemain ganda putra bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade 2008, juara dunia empat kali dan juara All England dua kali.
Dia bermain bulu tangkis sejak usia tujuh tahun.

Itu disebabkan ayahnya seorang pelatih bulu tangkis.
Atau Tontowi Achmad, peraih medali emas Olimpiade 2016 Brasil di cabang bulu tangkis ganda campuran, sejak kecil sudah memegang raket karena ayahnya seorang pelatih badminton di kampung.
Jadi, seorang anak yang ikut jejak ayah atau ibunya, paman, kakak, dan sebagainya banyak karena pengalaman empiris yang menempanya mengikuti jalur hidup yang ditempuh ayah, ibu, paman, dan kakak.
Anak tersebut tanpa disadari sejak awal mengikuti cara berpikir dan pola hidup keluarganya.
Bukan karena didesain atau didesak untuk itu.
Pelajaran yang paling berharga ialah pelajaran dari pengalaman hidup yang dimulai sejak awal.
Apalagi, bila anak tersebut mengidolakan ayah dan ibunya serta anggota keluarganya sebagai anutan, anak tersebut cenderung ikut serta dengan jalan hidup yang mereka tempuh.

Praktik dinasti di negara lain Apakah pengalaman kita di Tanah Air ini terjadi juga di negara lain, yaitu keturunan atau keluarga dipilih secara demokratis?
Jawabnya, terjadi, termasuk di Amerika Serikat yang selalu dipersepsikan sebagai negara demokratis.
Lihat saja Presiden George HW Bush.
Putranya, George W Bush, menjadi Gubernur Texas lalu menjadi presiden Amerika Serikat.
Putra kedua, Jeb Bush, menjadi Gubernur Florida.
Kemudian ada sosok Hillary Rodham Clinton, istri Presiden Bill Clinton, yang menjadi calon presiden dan kalah, menjadi senator di New York dan menteri luar negeri AS.
Begitu juga Keluarga Kennedy.
Di Jepang, PM Yasuo Fukuda juga merupakan putra PM Takeo Fukuda.
Bahkan cucu Takeo Fukuda menjadi anggota parlemen Jepang.
Di India, negara demokratis yang terbesar di dunia, sejarah mencatat Jawaharlal Nehru, perdana menteri I, melahirkan Indira Gandhi yang kemudian menjadi perdana menteri yang ke-4.

Kemudian Indira melahirkan Rajiv Gandhi, menjadi perdana menteri yang ke-6.
Negara tetangganya, Pakistan, ada Perdana Menteri Zulfi kar Ali Bhuto, melahirkan Benazir Bhuto yang selanjutnya menjadi perdana menteri juga.
Negara tetangga kita, Singapura, memiliki Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri pertama lalu melahirkan Lee Hsien Long sebagai perdana menteri yang ketiga.
Di Malaysia, Tun Abdul Razak (perdana menteri) melahirkan Najib Abdul Razak yang juga menjadi perdana menteri.
Di Filipina, Corazon Aquino menjadi presiden lalu putranya, Benigno Aquino III, juga menjadi presiden.
Terlepas dari pengalaman negara lain, di Indonesia pada level presiden kita memiliki Soekarno, Presiden Pertama RI, melahirkan Megawati Sukarnoputri yang menjadi Presiden Ke-5 RI.
Pak SBY mendorong AHY sebagai calon Gubernur DKI dan sekarang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Terakhir Pak Jokowi, putra dan menantu menjadi calon wali kota.

Solusi politik dinasti
Sebenarnya, pemerintah bersama DPR RI sudah pernah membuat rambu-rambu dengan membuat undang-undang untuk membatasi pencalonan seseorang menjadi gubernur/ wakil, wali kota/wakil, atau bupati/wakil bupati bila memiliki hubungan darah dengan petahana secara berurutan.
Namun, Mahkamah Konstitusi menghapuskan pasal larangan tersebut dengan pertimbangan hal itu membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk maju menjadi gubernur/wakil, bupati/wakil atau wali kota/wakil.
Sebagai negara hukum dan demokratis, kita harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa semua orang mempunyai hak memilih dan dipilih secara demokratis.
Hanya saja, untuk memperbesar kemungkinan calon yang akan dipilih lebih demokratis, lebih baik, dan biaya calon lebih efisien, syarat 20% dukungan sebaiknya diperkecil menjadi 10% untuk semua tingkatan.

Dengan demikian, figur-figur terbaik tiap daerah yang menggelar kontestasi pilkada akan bermunculan sehingga ‘persaingan’ menjadi kandidat serta pemenang definitif pada pemilihan untuk semua level jadi lebih terbuka karena setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama.

@drr