Kategori
Artikel

Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 dipercaya berdampak pada berbagai dimensi kehidupan personal ataupun kolektif umat manusia secara global

 

Olrh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 dipercaya berdampak pada berbagai dimensi kehidupan personal ataupun kolektif umat manusia secara global, tak terkecuali di Indonesia. Selain berdampak langsung pada kesehatan, covid-19 juga telah membuat kondisi ekonomi Indonesia mengalami anjlok. Indonesia secara resmi mengalami resesi sejak kuartal ketiga 2020.

Dalam perspektif ekonomi-politik, anjloknya ekonomi nasional biasanya berdampak negatif pada kehidupan politik sebuah negara-bangsa. Sebaliknya, kondisi politik nasional juga akan berdampak langsung terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji lebih jauh sejauh mana resesi ekonomi akibat wabah covid-19 ini memengaruhi kondisi politik di Indonesia?

Sejauh mana kondisi politik nasional saat ini terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional?

Merujuk pada data-data empiris yang ada, kondisi resesi ekonomi akibat covid-19 memang telah mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara.
Study dari V-Dem (Varieties of Democracy), lembaga independen yang mengamati perubahan perilaku demokrasi di dunia secara komparatif, menunjukkan besarnya efek wabah covid-terhadap kinerja demokrasi. Sejumlah negara demokrasi lama, seperti India dan Filipina, mulai tergelincir ke arah autoriatarinisme. Namun, sejauh ini demokrasi Indonesia masih cukup stabil. Di tengah beratnya upaya penanganan wabah dan resesi ekonomi, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elemenelemen dasar demokrasi, seperti kebebasan berbicara, terlaksananya pilkada secara bebas dan demokratis, dan pers yang relatif bebas.

Data-data riset opini publik nasional yang dikumpulkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) selama periode pandemi, Maret-Desember 2020, mengonfi rmasi hal tersebut. Secara ringkas, data-data politik Indonesia menggambarkan optimisme.
Hingga akhir 2020, tidak terlihat ada risiko politik yang benar-benar mengancam legitimasi politik pemerintah dan menurunnya kondisi keamanan secara drastis.
Stabilitas politik yang relatif baik memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengakselerasi kebangkitan ekonomi nasional pada 2021. Sentimen publik atas kondisi ekonomi Resesi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi krisis 1998. Pada 1998, penyebabnya ialah aktor-aktor ekonomi eksternal. Dampak paling berat dialami perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kewajiban utang ke pihak eksternal, sedangkan pelaku ekonomi mikro dan kecil relatif lebih stabil. bahkan, pelaku usaha mikro menjadi sumber kekuatan yang menopang ketahanan ekonomi nasional.

Saat ini, dampak paling besar justru dirasakan kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini terjadi karena keputusan yang dibuat di dalam negeri sendiri yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penghentian paksa kegiatan ekonomi telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat. Ini tecermin dari penilaian warga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional yang turun secara dalam. Bahkan, persepsi negatif publik pada kondisi ekonomi nasional sekarang ialah yang paling negatif sepanjang Republik mengalami reformasi. Sekitar 79% warga menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sentimen negatif atas ekonomi nasional ini menurun daripada masa-masa awal pandemi yang mencapai 92% (12-16 Mei 2020), tapi masih sangat tinggi.

Namun, meskipun ekonomi masih berat, sekarang publik secara umum optimistis dengan ekonomi nasional setahun ke depan. Warga secara umum masih memiliki harapan cukup besar akan ada perbaikan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Survei pada akhir Desember 2020 menunjukkan lebih banyak warga yang menilai ekonomi nasional setahun ke depan, akan lebih baik atau jauh lebih baik (53%) jika dibandingkan dengan yang menilai akan menjadi lebih b u r u k atau jauh lebih buruk (15%). Optimisme warga ini menguat ketimbang hasil survei tujuh bulan sebelumnya (5-6 Mei 2020), yakni yang merasa optimistis hanya 27%. Ini konsisten dengan kenyataan bahwa–meskipun masih negatif–pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 lebih baik dari kuartal II 2020 dan diperkirakan akan kembali membaik di kuartal IV 2020 dan 2021.

Modal politik untuk bangkit
Kondisi ekonomi yang cukup berat selama 2020 tidak menurunkan kualitas demokrasi dan iklim politik nasional. Ini terlihat dari sejumlah indikator penting. Pertama, sentimen publik terhadap arah negara-bangsa. Mayoritas masih menilai bahwa negara-bangsa sedang berjalan ke arah yang benar. Ini merupakan modal legitimasi paling dasar yang sangat dibutuhkan pemerintah.
Penilaian ini sempat turun pada awal Oktober 2020, hingga mencapai 45%. Ini angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi akibat aksi demonstrasi di sejumlah wilayah terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Namun, sentimen positif warga perlahan pulih hingga akhir Desember 2020 (65%). Kedua, penilaian atas kondisi politik dan keamanan nasional, yang relatif positif, meski mengalami fl uktuasi. Dalam survei terakhir, warga yang menilai baik/sangat baik atas kondisi politik nasional sekitar 33%, yang menilai buruk/sangat buruk 29%, dan 27% menilai sedang. Ini berarti kondisi politik berjalan secara wajar dan tidak terlalu mengkhawatirkan.

Sementara itu, dalam masalah keamanan, warga umumnya (60%) menilai kondisi keamanan nasional sekarang, dalam keadaan baik/sangat baik. Ini menandakan bahwa meskipun masih ada sejumlah peristiwa kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, mayoritas warga Indonesia merasakan stabilitas di dalam masyarakat dan tidak merasakan adanya ancaman serius bagi keselamatan diri dan masyarakatnya.
Ketiga, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat rendah.

Sebanyak 44% warga mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Ini angka approval rating yang sangat rendah di tengah pandemi dan resesi ekonomi.
Bahkan cuma 45% warga masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi. Tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap Presiden yang sangat rendah pada akhir 2020 ini ialah modal politik penting untuk 2021.

Dengan modal politik seperti ini, Presiden akan memperoleh dukungan publik yang sangat lemah untuk mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan penting terkait dengan penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Prospek 2021
Wabah covid-19 menghantam kita sebagai negara-bangsa.
Namun, warga pada umumnya masih positif dalam menilai arah perjalanan bangsa dan merasa pesimistis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan.

Kebangkitan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan stabilitas politik yang cukup.
Data-data politik 2020 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cukup liat dan lentur untuk beradaptasi dengan situasi.
Tantangannya ialah sejauh mana partaipartai politik di dalam koalisi bisa turut memperkuat iklim politik supaya lebih kondusif.
Sejumlah kebijakan terobosan di sektor ekonomi, seperti UU Cipta Kerja, membutuhkan prasyarat stabilitas politik yang kuat.
Di sini peran partai politik menjadi semakin sentral.
Dari sisi kinerja pemerintah, publik sangat pesimistis tanpa format yang jelas.

Mayoritas warga merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dan tidak percaya pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat covid-19.
Ini modal politik yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya ke depan.

Publik umumnya sudah tidak menaruh harapan yang besar kepada pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ekonomi yang sangat berat saat ini, bahkan mulai berfikir ‘kapan kekuasaan segera berlalu’.

Peta kekuatan partai politik dan sentimen publik terhadap prospek kepemimpinan nasional diperkirakan masih akan terus berubah.

Perubahan sikap dan kecenderungan perilaku pemilih masih sangat mungkin terjadi, mengingat pemilu mendatang masih cukup lama (2024).

 

@garsantara