Civil religion dan public reason

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Civil religion dan public reason

Terlepas bagaimana masa depan partai baru, yakni partai ‘beraroma’ agama dalam sejarah NKRI belum pernah menjadi champion.
Hal yang pasti, di Indonesia, agama ‘mewarnai’ jagat perpolitikan.
Ini ialah realitas historis dan realitas sosiologis bangsa.

Secara substantif bisa ditelusuri dari relasi agama dengan Pancasila yang berkelindan.
Olaf Schumann dalam pengantar buku Beyond Belief karya Robert N Bellah (Paramadina, 2000) menjelaskan, Pancasila sebagai weltanschauung bila dikaitkan dengan civil religion menunjukkan tekad cendekiawan Indonesia, mengembangkan kesadaran tentang masyarakat modern, dengan norma yang hendak dihayati dalam kehidupan sosial yang tenteram, beradab, berbudi, dan makmur.

Sekalipun demikian, civil religion bukan sumber keagamaan seseorang untuk memperoleh pemahamannya akan identitasnya dan kewajiban sosialnya, sumbernya tetap dari agama.
Jadi civil religion bukan sebagai pengganti ataupun saingan agama-agama sebagai ‘superagama’, melainkan secara substansial hidup dari agama-agama yang ada.

Civil religion, sebenarnya telah termanifestasikan dalam Pancasila.
Kenyataan historis, Pancasila itu digali dari nilai di masyarakat yang agamais.
Selebihnya, konsideran dalam Dekrit Presiden ditegaskan, Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 (Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Gramedia, 1994).

Walhasil, dalam Pancasila secara inheren sudah tersimpan nilai agama.
Andree Feillard (NU vis-a-vis Negara, LKiS, 1999) menjelaskan, penerimaan, dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya muslim Indonesia, untuk menjalankan syariat agamanya.

Artinya, nilai luhur agama sudah ‘laten’ dalam Pancasila.
Kelatenan tersebut juga termanifes dengan lahirnya undang-undang yang mengakomodasi kebutuhan muslim, seperti UU Haji, UU Wakaf, UU Zakat, dan UU Perkawinan.
Produk hukum itu, saya sebut sebagai hasil laga gagasan di palagan yang konstitusional dan gentle.
Kalau meminjam istilah Abdullahi Ahmed An-Naim (Islam dan Negara Sekuler, Mizan, 2007), produk itu seiras public reason.

Poinnya, prinsip-prinsip agama bisa diajukan untuk diadopsi negara menjadi UU. Namun, sebelumnya harus didukung public reason, yakni berbagai argumen bisa diperdebatkan semua warga negara tanpa terkecuali.
Tentu ikhtiar di atas absah, sejalan yang disampaikan Presiden Soekarno saat kuliah umum di UI pada 1953, bahwa Islam ialah agama yang dalam cita-cita ketatanegaraan dan kemasyarakatannya menghendaki yang biasa disebut dengan cara demokrasi.
Hanya bukan demokrasi yang semata ‘mayorikrasi, melainkan berdasarkan musyawarah.
UU di atas, kalau sudah diundangkan akan menjadi UU NKRI tanpa perlu embel-embel syariat Islam, NKRI bersyariah, khilafah, dan negara Islam.

Cukup ucapan Mohammad Roem, “Tak ada negara Islam” (dalam Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah, Bestmedia, 2010), atau ucapan KH Sholahuddin Wahid, “Negara sekuler no, negara Islam no” (dalam Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Paramadina, 2001) karena memang itu semua riskan, tidak perlu membuka kotak pandora.

Politisasi dan simbol agama Baik partai berbasis agama ataupun nasionalis, sepakat menjunjung tinggi nilai agama.
Salah satu bukti ialah lahirnya UU di atas.
Dalam kontestasi politik, hampir semua partai mengomodifikasi segala potensi, (termasuk isu agama) guna mengerek popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas kandidat.

Hanya saja, partai berbasis agama biasanya ‘akrab’ memakai isu agama.
Dalam sebuah penelitian, PKS menggunakan isu agama sebagai instrumen politik.
PKS mengajak umat aktif mengikuti Aksi Bela Islam.

Demikian juga Amien Rais, Fahri Hamzah, dan Cholil Ridwan dalam jejak digitalnya seirama dengan gerakan Aksi Bela Islam.

Mengomodifikasi isu agama lumrah terjadi.
Kelumrahan ini ada yang bisa diakseptasi dan yang tidak bisa ditoleransi.

Kelumrahan yang tidak ditoleransi ialah komodifikasi radikalisme dan melakukan politisasi agama.
Politisasi agama dalam konstruksi saya ialah pihak yang menggunakan isu agama untuk menghantam lawan politik, yang isu itu tidak relevan atau berbau hoaks dan berimplikasi kebencian.
Semisal isu komunis untuk membangkitkan sentimen bernuansa agama, walaupun sekarang terasa nuansa komunisme.

Contoh lain, dari politisasi agama ialah pemilihan kepala daerah dan presiden beberapa waktu lalu.
Dalam kontestasi ini, sekelompok simpatisan menghubungkan keterpilihan calon dengan surga dan neraka.

Bahkan, eksistensi disembahnya Tuhan.
Tuhan pun ‘digeret’ untuk memenangkan calon sehingga Said Aqil Siraj berpesan, “Tuhan jangan diajak kampanye”, atau kata Syafii Maarif, “Jangan membajak Tuhan.”
Politisasi agama akan menggiring seseorang tidak hanya enggan memilih calon korban isu, tapi juga berimplikasi kebencian bermotif agama.

Berpolitik seperti ini, berpikir jangka pendek dan berbahaya bagi keharmonisan masyarakat di saat kelatahan melakukan ujaran kebencian berbiak, seperti dijelaskan dalam buku Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia (Wahid Foundation, 2020).

Berbeda dengan politisasi agama, ada kontestan yang menarik simpati massa dengan mengeksplorasi simbol ataupun gawe agama baik berupa jubah, serban, aktif pengajian, dan ‘asesoris’ religi lainnya.
Misi yang ingin diafirmasikan kepada pemilih, bahwa si calon mempunyai kedekatan dengan konstituen. Calon ingin meleburkan diri ke dalam religiositas mereka, tentu tujuannya ialah politik.

Komodifikasi simbol agama masih bisa diakseptasi karena dampaknya tidak destruktif.
Maksimal dikecam komunitas kritis, dianggap inkonsisten dengan kesehariannya, atau dianggap ‘sok alim’ atau ‘gampang terbawa angin’.
Namun, cap tersebut galibnya tidak sampai menimbulkan kebencian berbungkus agama.

Atas itu semua, raihan politisi yang mahapenting ialah menjadi negarawan pelayan dan pengayom seluruh rakyat.

 

@garsantara