Kategori
opini publik

Bubarkan Partai Politik Yang Korupsi

Opini Publik

Oleh : A Nasution

 

Busur News Com,Jakarta – Kian hari praktik korupsi di Indonesia kian marak dan berkembang.
Jelas Hukum gagal membendung perilaku busuk para penyelenggara negara atau pejabat pemerintah.

Jeratan hukuman yang kian berat bukannya menitahkan efek pencegah bagi pelaku, tetapi justru memacu mereka mengembangkan modus korupsi dari sederhana menjadi makin canggih dan rumit.

Tujuannya agar korupsi yang dilakukan lepas dari jerat hukum dan mereka dapat terus melenggang bebas menikmati uang hasil korupsi.

Pelaku korupsi tak lagi terbatas individu pejabat atau penyelenggara negara, tetapi juga penegak hukum, swasta, dan terakhir parpol.

Dakwaan kasus korupsi proyek KTP elektronik yang baru mulai disidangkan mengindikasikan beberapa parpol besar terlibat atau kebagian uang hasil korupsi.

Terkait dengan itu,niscaya jika rakyat. terutama cendekiawan, mulai mengancah aturan hukum yang mengatur hukuman pidana atau pembubaran terhadap parpol yang terlibat korupsi karena keterlibatan ini bukan hanya kian memelaratkan dan menyulitkan rakyat, lebih dari itu makin mengoyak rasa keadilan rakyat.

Keberanian atau keleluasaan parpol ikut korupsi sangat mungkin dikarenakan parpol merasa kebal hukum.
DPR telah membuat proteksi kukuh terhadap parpol. Kulminasinya, UU parpol sama sekali tak mengatur sanksi pidana atau pembubaran parpol yang terlibat korupsi.

Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2011 hanya mengatur sanksi administrasi, teguran, dan penghentian bantuan keuangan.Sanksi administrasi berupa penolakan pendaftaran parpol jika tak memenuhi syarat pendirian

Selain itu, juga tak memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI; tak berpartisipasi dalam pembangunan; tak menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Tak melakukan pendidikan politik, tak menyalurkan aspirasi anggotanya; tak menyukseskan pemilu dan tak memelihara ketertiban.

Proteksi berlebihan terhadap parpol bukan saja menafikan rasa keadilan rakyat, lebih dari itu merupakan perilaku inkonstitusional, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap subyek hukum di Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, DPR harus berani memasukkan sanksi pidana dan pembubaran parpol yang terlibat korupsi.

Bubarkan parpol korupsi
Meski hukum positif saat ini melindungi parpol korupsi dari sanksi pidana, tidaklah demikian dengan sanksi pembubaran. Kendati tak bersifat organis-khusus, hukum positif telah mengatur peluang pembubaran terhadap parpol korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 telah menisbahkan wewenang kepada Mahkamah Konsititusi membubarkan parpol.

Norma Pasal 24C Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.Selanjutnya MK mengatur hukum acara pembubaran parpol dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008. Secara substantif MK telah cukup baik mengatur bahwa parpol dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program parpol, atau kegiatan politiknya bertentangan dengan UUD 1945. Atau jika akibat yang ditimbulkan kegiatan politiknya bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, mungkin karena kurang cermat, MK justru melakukan penyimpangan dalam mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaranparpol. Pasal 3 PMK Nomor 12 Tahun 2008membatasi hanya pemerintah dapat diwakili Jaksa Agung dan/atau menteri—yang dapat menjadi pemohon pembubaran parpol. Pengaturan yang menyimpang sekaligus membatasi di Pasal 3 PMK No 12/2008 tersebut seyogianya segera direvisi MK.

Pengaturan itu bukan sajatak memiliki dasar hukum dan rasionalitas pengaturan yang baik,melainkan juga merampas dan membelenggu hak konstitusional rakyat untuk memperoleh keadilan.Seyogianya MK membuka akses keadilan luas untuk rakyat yang telah diperlakukan tidak adil oleh parpol pelaku korupsi.