Kategori
opini publik

Bawaslu Harus Tegas Menurunkan Spanduk Propokatif

 

Oleh :Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,Jakarta- Perlunya ketegasan Bawaslu itu karena selama ini ia melihat dari kasus Jakarta yang berinisiatif justru Pemprov dimana telah menurunkan sekitar 1.350 spanduk provokatif.

Mana yang boleh dan tidak harus tegas dari awal nanti dibackup pemda dan forkominda, kalau memang provokatif turunkan apapun resikonya.

*Tidak hanya itu, peran parpol juga diperlukan sejak awal dengan menyadari jika Pilkada merupakan ajang memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama*.

*Oleh karena itu dalam kampanye lebih banyak menonjolkan perdebatan gagasan dan program*.

Parpol sebagai pengusung sejak awal harus menyadari itu.

Mengantisipasi agar kasus di DKI Jakarta tidak berimbas ke Pemilu 2019, dalam pembahasan RUU Pemilu nantinya hukuman penggunaan isu SARA dalam kampanye akan ditindak keras melebihi sanksi 18 bulan di UU Pilkada.

Di Rancangan Undang undang Pemilu akan lebih keras lagi (hukumannya dari UU Pilkada) karena RUU ini dibuat untuk jangka lama maka kita antisipasi, karena di pemilihan umum 2019 jangan sampai Indonesia pecah gara-gara isu SARA.

(Riena).