Bangsa ini wajib naik kelas dengan kontestasi Yang berkualitas

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com,Jakarta-  BANGSA INI WAJIB NAIK KELAS,
DENGAN  KONTESTASI YANG BERKUALITAS!

2018, PERTARUNGAN PENDAHULUAN
–. Tak berlebihan jika dikatakan pilkada serentak 2018 merupakan ‘pertarungan pendahuluan’ kontestasi elektoral 2019.

Selain waktunya berdekatan dengan pertarungan lima tahunan, beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan juga merupakan battlegrounds atau medan utama berebut lumbung suara.

Tiga daerah yang menjadi medan utama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Merujuk ke data KPU pada Pemilu 2014, kurang lebih 48% pemilih ada di ketiga provinsi itu.

Jumlah pemilih di Jawa Barat pada Pilpres 2014 lalu 33.045.101.

Di Jawa Timur pemilih berjumlah 30.638.982.

Sementara itu, di Jawa Tengah pemilih berjumlah 27.385.213.

Angka itu sangat mungkin bertambah pada 2018 karena masuknya pemilih pemula yang belum memenuhi syarat umur untuk memilih pada 2014.

Dari dua kali penyelenggaraan pilkada serentak, penting untuk kita identifikasi problematik yang mengemuka, terutama untuk mengantisipasi masalah dan mengoptimalkan peran komunikasi politik dalam perhelatan pilkada serentak 2018.

Pertama, problematik kandidasi.
Fenomena kandidasi yang sangat elitis ditentukan pengurus pusat dan fenomena pasangan calon tunggal di 9 daerah pada pilkada serentak 2017 dan 3 daerah di pilkada serentak 2015 menjadi gambaran komunikasi politik di internal partai politik belum optimal.

Terutama dalam menghadirkan kader-kader terbaik mereka untuk berkontestasi dalam situasi pilkada yang kompetitif.

Selain juga ada fenomena kandidat bayangan
(shadow candidate)
yang didorong ‘investor’ untuk menjadi kepala daerah.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan ada sembilan daerah yang menggelar pilkada serentak 2017 dengan pasangan calon tunggal.

Kesembilan daerah tersebut ialah
Kabupaten Buton,
Kota Tebing Tinggi,
Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Kabupaten Pati,
Kabupaten Landak,
Kabupaten Tambrauw,
Kota Sorong,
Kota Jayapura, dan
Kota Maluku Tengah.

Fenomena pasangan calon tunggal juga sesungguhnya pernah terjadi di pilkada serentak 2015.

Ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal.
Daerah itu ialah
Kabupaten Blitar
(Rijanto-Marhaenis Urip Widodo),

Kabupaten Tasikmalaya
(Uu Ruzanul Ulum-Ade Sugianto),

dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengusung
Raymindus Sau Fernandez-Aloysius Kobes.

Jika tak diantisipasi,
Bukan mustahil di pilkada serentak 2018, jumlah kandidat tunggal akan makin banyak.

Terdapat ironi demokrasi yang mengemuka dari fenomena itu, yakni masih abainya peran partai politik dalam menyediakan kanal yang kompetitif dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua, praktik politik dinasti yang masih mewarnai pilkada di banyak daerah.

Secara faktual menunjukkan preseden buruk bagi regene­rasi kepemimpinan di daerah.

Dinasti politik telah menciptakan sistem feodal, bersifat patron-client dan membentuk hierarki kekuasaan berbasis struktur sosial-tradisional.

Dampaknya integrasi vertikal ke kekuasaan menjadi sangat terbatas aksesnya.

Warga kerap dipaksa masuk ke pilihan politik yang terbatas karena akses dikendalikan sedikit elite yang membentuk sistem protektif oleh keluarga, kerabat, dan teman dekat.

Hal yang sangat mencederai moralitas politik ialah saat politik dinasti menyuburkan birokrasi oligarki.

Menurut Adam Przeworski, dalam bukunya

Sustainable Democracy (1995),
birokrasi oligarki membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel.

Menurut hemat penulis,
Politik Dinasti dengan memaksakan kandidat dari keluarga meski banyak yang tak cakap masih akan mewarnai perjalanan pilkada serentak 2018.

Ketiga, pertarungan opini yang masif dan eksesif di media sosial dan media massa pada saat kampanye.

Kondisi faktualnya kini kita memasuki era yang oleh John Keane dalam tulisannya di Jurnal Times Literary Supplement edisi 28 Agustus 1998,

‘The Humbling of the Intellectual, Public life in the Era of Communicative Abundance’,

Disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi
(communicative abundance).

Dalam praktiknya,
Ada kampanye positif
(positive campaign)
dan kampanye menyerang
(attacking campaign).

Kampanye positif fokusnya pada upaya memengaruhi pemilih dengan mengaitkan persepsi dan emosi khalayak pada hal-hal positif yang terhubung dengan kandidat.

Tujuannya, tentu, menaikkan tingkat popularitas, keterpilihan, kesukaan, dan penerimaan pemilih.

Sementara itu, kampanye menyerang terutama yang hitam (black campaign) dan propaganda kerap melahirkan polarisasi tajam dan konflik.

Keempat, problematik komunikasi politik aktor.

Banyak hal bisa menstimulasi konflik.
Salah satunya ialah problem komunikasi yang kerap dilakukan para aktor yang bertarung sebagai kandidat, elite di sekitar kandidat, juga para penyelenggaraa pilkada.

Agresivitas verbal yang kerap dipertontonkan elite seperti kandidat dan tokoh-tokoh dalam pemenangannya sering menstimulasi konflik di masyarakat akar rumput.

Masalah lainnya ialah komunikasi politik penyelenggara pemilu yang kurang piawai memainkan peran informasi
(informations role)
secara tanggap, cepat, dan proporsional serta profesional.

Di banyak daerah konflik juga kerap dipicu ambigunya peran-peran informasi baik KPU maupun Bawaslu/Panwaslu.

Titik kulminasi di musim kontestasi harus dilalui melalui kanal-kanal demokrasi dan hukum dengan memperhatikan pula etika dan keadaban publik.

Kita tak ingin perhelatan pilkada, pileg, dan pilpres hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan.

(Rn)