BAHAYA PROYEK PESANAN ,Public Budget and Political Foes

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta  BAHAYA PROYEK PESANAN
–. Public Budget and Political Foes

Menyebutkan,
*Bahwa pesta demokrasi di berbagai jenjang pemilu (lokal dan nasional) sejatinya bukanlah ‘pesta rakyat’ (people party), tetapi justru menjadi ‘pesta elite’ (ellite party) yang merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan sosok dan tim-tim pemenangan pemilu*.

Tragisnya,
*Sosok dan tim-tim pemenangan itu tidak hanya menerima honor cash langsung dalam bentuk materi sesuai perjanjian dengan kandidat, tetapi juga berlanjut pascakemenangan dimulai, yang sebagian besar dalam bentuk ‘perburuan dan perebutan’ proyek pemda*.

Hal ini seperti dari hasil riset yang menyebutkan,
Sebanyak 45% proyek-proyek pemda menjadi rebutan sosok dan tim-tim yang selama ini mengaku ‘berjasa’ dalam pemenangan kandidat kepala dae­rah.

*Tragisnya, proyek-proyek ‘pesanan’ itu biasanya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi dinilai ‘balas jasa’ kepala daerah terpilih*.

Bahkan terdengar gosip bahwa APBD pemda justru menjadi ‘bancakan’ elite pendukung kepala daerah terpilih sehingga banyak agenda kepentingan rakyat yang terabaikan dan kepala daerah selalu bernyanyi
‘krisis anggaran’.

Gara-gara polah kepala daerah yang lebih mengikuti ‘politik’ para pendukungnya, tercatat 243 proyek yang beraroma
‘kepentingan (ekonomi) rakyat’
terbengkalai.

*Sehingga ingar-bingar pilkada serentak yang mahal dan sering membuat kegaduhan baru justru tak banyak mengubah nasib rakyat banyak*.

Proyek-proyek ‘pesanan’ demikian sejatinya melanggar
Perpres No 54/2010 jo Perpres No 37/2014 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

*Karena sering hanya kamuflase mengikuti lelang, tetapi di belakang layar mereka sudah ‘main mata’ dengan pejabat terkait dan biasa jika ditelusuri merupakan*
‘orang kepala daerah’.

Praktik busuk yang demikian selama ini sulit dicegah karena biasanya mereka mengklain sebagai
‘orang terdekat’
kepala daerah dan jejaring politiknya.

Cara-cara proyek pesanan itu pula yang selama ini tak hanya merusak mekanisme dan model lelang termasuk sudah merambah sistem e-procurement, bahkan merangsek sistem e-budgetting (APBD).

Model demikian dikenal sebagai APBD ‘lebai’, karena berlebihan memasang tim-tim yang mengendalikan
(informal) alokasi APBD!

Tim-tim yang mengklaim
‘staf khusus’
kepala daerah itu juga terbukti sering ‘bentrok’ dengan jajaran struktural legal di ranah pemerintah daerah
(sekretariat daerah)
karena secara resmi, setiap kepala daerah berdasarkan
UU No 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No 13/2002 tentang Jabatan Struktural sejatinya sudah ‘kelebihan’ staf khusus dan staf ahli.

Karena itu,
Berkaca pada kasus Tim Gubernur DKI yang konon selama ini digaji swasta, publik menjadi bertanya-tanya, apakah Gubernur DKI
(dan juga banyak di daerah lainnya)

Sedang krisis ‘orang pintar’ sehingga tidak bisa memberdayakan tim-tim ahli dan staf khusus yang resmi dan legal yang sudah ada dan diakui UU?

Wajar jika publik menduga bahwa sejatinya bukanlah tim khusus/ahli dalam pembangunan, tetapi merupakan tim bayangan yang berpotensi berkonflik dengan tim-tim legal yang sudah ada dan selama ini diberi fasilitas berlebih dari APBD.

Bahkan jika dibiarkan sesuai
‘selera politik sang kepala daerah’,
seperti terjadi selama ini, banyak proyek pemda yang beraroma ‘pesanan’.

Praktik demikian sejatinya bukanlah kehendak rakyat.
Karena biasanya,
Akan berim­plikasi pada penggeretan APBD yang cenderung menjadikan kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai ‘kedok’ belaka.

Maka melihat praktik demikian, pemerintah, melalui
Kemenkeu,
Bappenas,                                                        BPK serta
Kemendagri dan
Kementerian PAN dan RB

Semestinya melakukan evaluasi total.

*Termasuk memonitor praktik busuk kepala daerah demikian karena bukan hanya berpotensi KKN, tapi juga merugikan kepentingan rakyat banyak, dengan menjadikan APBD sebagai medium para penyamun melancarkan aksinya*.

*Kasus mafia anggaran dan proyek pesanan seperti terjadi dan ditolak keras mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama semestinya menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur baru DKI*,

*Dan bukan malah kembali APBD menjadi eliteis dengan melegalkan proyek pesanan dengan dalih kebutuhan tim gubernur*.

(Rn)