Kategori
Artikel

Badan Pusat Statistik dijadwalkan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II besok.

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik dijadwalkan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II besok.

Perkiraannya angka perlambatan lebih dalam daripada yang diperkirakan sebesar minus 4,3%.
Semua indikator ekonomi yang ada menunjukkan kecenderungan keadaan yang lebih buruk daripada yang diperkirakan. Ekonom Josua Pardede melihat konsumsi rumah tangga menunjukkan penurunan signifikan sepanjang kuartal II. Laju pertumbuhan penjualan ritel pada periode April-Juni turun minus 14,4% (yoy). Laju pertumbuhan nilai tukar petani tercatat 0,15% (yoy) pada kuartal sebelumnya yang tercatat 1,7% (yoy). Pertumbuhan penjualan mobil mengalami kontraksi minus 70,4% (yoy) dari kuartal II 2019 yang tercatat minus 10,7% (yoy). Tak hanya itu, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II 2020 diperkirakan mengalami kontraksi di kisaran minus 5,34% (yoy) jika dibandingkan dengan kuartal II 2019 yang tercatat 4,55%. Pertumbuhan penjualan semen juga terkontraksi 20,4% (yoy). Investasi nonbangunan juga melambat terindikasi dari impor barang modal yang terkontraksi 20,1% (yoy). Yang lebih memprihatinkan, konsumsi pemerintah diperkirakan melambat sekitar minus 1,55% (yoy). Padahal, kuartal II 2019 masih tercatat 8,2% (yoy). Seperti sering dikeluarkan Presiden Joko Widodo, penyebabnya realisasi laju pertumbuhan belanja kementerian dan lembaga yang tercatat melambat. Tentu perlambatan itu bukan kiamat. Yang perlu dilakukan ialah apa respons yang diambil menghadapi kondisi ini. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat keadaan tidak semakin memburuk pada kuartal III sehingga kita tidak mengalami resesi? Respons cepat harus diambil karena kuartal III sudah satu bulan berlalu. Kita tinggal punya Agustus dan September untuk berkegiatan. Kita tidak cukup melihat geliat yang ada untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Semua masih seperti sebelumnya, upaya untuk menggerakkan perekonomian masih dalam tataran wacana. Memang kita mendengar laporan penempatan dana pemerintah sebesar Rp30 triliun di bank-bank pemerintah sudah dicairkan. Bank Rakyat Indonesia, yang mendapat dana Rp10 triliun, pada satu bulan pertama bisa menyalurkan kredit hampir Rp25 triliun untuk lebih 385 ribu nasabah baru. Direktur Utama Bank BRI Sunarso dalam webinar Indonesia Moving Forward menjelaskan permintaan kredit bagi kegiatan usaha di masyarakat memang besar, tetapi masih terbatas di daerah tertentu. Kredit usaha rakyat yang disalurkan BRI banyak diserap di Jawa Barat selatan, Yogyakarta, dan Malang. Persoalan yang dihadapi pengusaha ialah sisi permintaan. Rendahnya konsumsi masyarakat berdampak kepada terbatasnya kegiatan usaha yang bisa dilakukan. Praktis permintaan lebih tertumpu kepada kebutuhan pangan masyarakat. Sisi permintaan itulah yang harus menjadi perhatian, terutama bantuan langsung tunai kepada masyarakat harus bisa lebih cepat dicairkan.

Program padat karya tunai juga harus digiatkan agar masyarakat mempunyai pekerjaan dan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Itulah yang menjadi modal untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintah bukan tidak menyadari perlu dijalankannya semua program itu. Namun, semua langkah itu masih dilihat sekadar membantu kelompok masyarakat miskin dan terdampak wabah covid-19. Di balik anggaran besar yang sudah disediakan untuk bantuan sosial, pesan yang harusnya disampaikan ke pasar ialah adanya dana besar untuk menggerakkan ekonomi. Yang perlu juga dilakukan kemudian ialah bagaimana bantuan langsung tunai itu dibelanjakan untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Jangan sampai dana itu dipakai untuk membeli barang konsumsi impor karena itu sama saja dengan memberikan pekerjaan kepada bangsa lain. Kita membutuhkan masyarakat untuk bisa bekerja. Salah satu yang membuat perekonomian tertekan itu ialah persepsi bahwa perekonomian ke depan akan semakin berat. Jumlah masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja setiap hari terus bertambah. Tugas yang tidak kalah penting dilakukan pemerintah ialah bagaimana membuat industri-industri tetap berjalan. Terutama yang memiliki tenaga kerja banyak harus bisa tetap mempertahankan pegawainya. Kalau perlu, pemerintah mendata dan memberikan bantuan langsung tunai kepada perusahaan untuk tetap membuat karyawannya tidak diberhentikan. Kita tidak bosan mengingatkan agar aturan yang menghambat masuknya bahan baku dan bahan penolong dicabut sementara. Sekali lagi kita dihadapkan kepada kondisi yang tidak biasa. Semua mesin produksi yang bisa menghasilkan dan menyediakan lapangan kerja harus bisa dipertahankan. Sekarang ini kita harus mampu bertahan dan tidak masuk ke jurang resesi.
Jangan sampai kita sudah jatuh karena covid-19, kemudian tertimpa lagi oleh resesi.

@drr