AS Selalu Memuji Indonesia Sebagai Muslim Terbesar Di Dunia Yang Mampu Menerapkan Demokrasi

 

Oleh :Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,akarta – AS selalu memuji Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia yang mampu menerapkan demokrasi.

Namun, ketika berinvestasi, AS tidak pernah menjadikan demokrasi itu sebagai salah satu ukuran mereka.
Buktinya AS lebih banyak menanamkan modal mereka di Tiongkok, padahal negara itu tidak menerapkan sistem demokrasi.

Mengapa hal seperti itu bisa terjadi?

Karena kita tidak pernah jelas saat berbicara bisnis.
Pada kita masih kuat sikap ewuh pakewuh.
Padahal, dalam bisnis, semua harus jelas give and take-nya.
Kita harus terang benderang menyampaikan apa yang kita maui dan kompensasi apa yang akan kita berikan kepada mereka.

Sekarang kita melihat kondisi yang hampir sama saat Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjung dua hari ke Indonesia.
Ketika ditanyakan apa yang kita dapatkan dari kunjungan orang nomor dua di AS itu, jawabannya serbasumir.

Tidak jelas apa sebenarnya yang dibicarakan dan apa hasil yang bisa didapatkan.
Padahal, pasti ada agenda khusus yang dibawa Mike Pence karena ini kunjungan resmi pertama pemerintahan Donald Trump ke luar negeri.

Indonesia menjadi salah satu dari empat negara yang menjadi prioritas untuk dikunjungi duet Trump dan Pence.
Kita sepertinya puas dengan basa-basi politik.
Kita bangga dikatakan sebagai negara muslim yang mampu menjaga keberagaman.

Basa-basi politik memang perlu, tetapi yang jauh lebih penting dari itu ialah apa manfaat yang bisa dipetik bagi kehidupan rakyat Indonesia.

*Seharusnya seperti Presiden Soekarno dulu, jelas kita meminta AS untuk membangun jalan bypass di Jakarta*.

Kita juga minta AS untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia agar Indonesia bisa memperbaiki kualitas kehidupan bangsa dan dengan itu semakin kukuh membangun sistem demokrasi.

Sekarang ini banyak perlakuan tidak adil dilakukan AS kepada kita, misalnya hambatan terhadap produk-produk pertanian dan perikanan.

AS dan Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan dumping terhadap produk biodiesel.
Seharusnya kepada Pence dijelaskan, pemerintah tidak pernah memberikan subsidi kepada industri biodiesel.
Kehadiran Pence seharusnya dijadikan kesempatan untuk meminta AS agar membantu kita memecahkan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
Kalau Indonesia dianggap sebagai partner bisnis, jangan ada hambatan terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS dan bahkan AS harus meningkatkan investasi mereka di sini.

Kita harus berterus terang untuk mengatakan konsekuensi yang akan terjadi apabila Indonesia tidak bisa keluar dari kemiskinan dan kesenjangan.
Ini tidak hanya bisa berdampak kepada stabilitas di dalam negeri, tetapi juga ke kawasan.
AS pasti menyampaikan concern terhadap nasib investasi mereka di Indonesia.

Kedutaan Besar AS sudah menanyakan kepada menteri luar negeri soal kasus branch office tax yang dikenakan kepada Chevron.

Pajak sebesar US$130 juta dianggap tidak lazim dan membuat Chevron menghentikan sementara investasi yang sedang mereka lakukan.
Hal yang sama berlaku dengan Freeport.Sebagai perusahaan yang sudah 50 tahun beroperasi di Indonesia dan berkontribusi kepada pembangunan Papua, mereka mempertanyakan perlakuan tidak adil yang mereka rasakan sekarang.
Tentu tidak perlu ada yang kalah dan menang dalam diplomasi.
Kalau semangatnya ialah kemajuan bersama, ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat kerja sama kedua negara.
Dengan inilah kemudian kedua bangsa meraih kemajuan bersama.

Kalau sikap kita berorientasi kepada hasil, tidak akan terjadi lagi kekecewaan di kemudian hari.

(Riena).