APH Riau Diminta Bongkar Mafia Tanah Absentee di BPN dan Kehutanan Pelalawan

 

Busurnews.com , Riau – Sehubungan dengan dugaan akan dilakukannya  transaksi pembelian  tanah Absentee seluas ratusan hektare di Kabupaten Pelalawan-Riau oleh salah seorang warga DKI Jakarta ber-inisial JP (50), sebagaimana pemberitaan lalu yang sudah viral dibeberapa media, Amir muthalib selaku Ketua Umum LSM Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (DPP-KPH-PL) kembali menyampaikan perkembangan  informasi terbaru dugaan  Pembelian tanah Absentee, pada Rabu  (05/05/2021) sekitar pukul 12:00 WIB.

Amir mengatakan, menurur hasil pemantauan di lapangan, bahwa informasinya Surat Keterangan dari pihak Dinas Kehutanan Riau sudah dikeluarkan, namun dari informasi yang beredar JP (50) belum bersedia untuk melakukan pembayaran  kepada ES (80) senilai 5 miliyar rupiah.

Selain itu, disebut-sebut salah seorang oknum Dinas Kehutan  diduga akan menerima imbalan senilai puluhan juta rupiah atas jasa mengeluarkan surat keterangan terkait tanah yang akan dijual, sebut Amir.

Ketua Umum (DPP-KPH-PL)  ini juga mengatakan JP ber-alasan tidak melakukan pembayaran dikarenakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh oknum Dinas Kehutanan terkait  surat di tahun 2020, sehingga calon pembeli tidak bersedia membayar kepada pihak penjual, hal ini menurut pengamatan kami  hanya alasan pihak pembeli tidak bersedia membayar  ini  diduga “akal-akalan” seolah-olah JP  tidak jadi beli untuk mengelabui publik karena informasi tentang tanah Absentee ini sudah menjadi konsumsi publik, ujar amir.

“kuat dugaan antara JP, KP (selaku kuasa jaual), salah seorang oknum dinas kehutanan serta oknum BPN terkait ada konspirasi tersembunyi dalam hal ini, pasalnya diduga JP tetap akan membeli lahan jika surat keterangan dari dinas kehutanan tentang tidak terkena HPK (Hutan Produksi Konversi) mampu dikeluarkan KP melalui kenalannya yaitu salah seorang oknum dinas kehutanan dimana awalnya JP dan KP sudah menghubungi pihak BPN Pelalawan namun, salah seorang oknum di BPN menyarankan agar meminta surat keterangan dari dinas kehutanan terlebih dahulu, ujarnya.

Lebih lanjut, kami menduga surat yang dikeluarkan oknum dinas kehutanan, sengaja dibuat untuk tahun berlaku mundur yaitu sekira september 2020, sengaja dikeluarkan agar pihak BPN dapat mempercepat 63 sertifikat secepat mungkin dapat dibalik namakan kepada beberapa nama yang diajukan oleh JP, oleh karenanya kuat dugaan JP akan datang ke Riau sehabis lebaran untuk menindak lanjuti ke pihak BPN Pelalawan , sebutnya.

“kami LSM. DPP-KPH-PL meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Riau di minta segera bertindak untuk membongkar sindikat Mafia Tanah di Kehutanan dan BPN Kabupaten Pelalawan Demi mencegah timbulnya potensi Kerugian Negera, sebelum nya juga kami sudah melayangkan surat secara resmi ke BPN Pelalawan, dan apabila BPN masih tetap meningkatkan atau memproses jual-beli tanah Absentee maka kami secara rssmi akan melaporkan hal ini ke Satgas mafia tanah”,katanya tegas.

Menurut informasi yang dikumpul dari beberapa sumber, JP warga DKI Jakarta datang ke Riau diduga akan membeli sejumlah ratusan hektar lahan, untuk dijadikan perkebunan sawit dan JP  akan membeli lahan perkebunan sawit dalam jumlah besar, belum mempunyai perusahaan di Provinsi Riau, dan kuat dugaan JP sengaja tidak membuat perusahaan untuk menghindari pajak.

Siapakah JP dan apakah usaha seorang JP di DKI Jakarta, sehingga mempunyai uang miliyaran rupiah untuk dapat buka kebun pribadi di Provinsi Riau akan terus ditelusuri pemberitaanya.

Sampai pemberitaan ini dipublikasikan pihak terkait dalam pemberitaan belum dapat dimintai keterangannya.