Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta- Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional.

 

Hal tersebut dikemukakan Menko Polhukam Wiranto, Minggu (24/9) dalam penjelasannya terkait isu politik terkini.

Menurut Menko Polhukam
Menjelang bulan Oktober tahun ini telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal.

 

“Isu seperti itu perlu segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional,”
ujarnya dan menyebut salah satu isu yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat media mainstream maupun media sosial ialah mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S /PKI.

 

Peristiwa 30 September 1965,
ADALAH PERISTIWA SEJARAH KELAM BANGSA INDONESIA.

Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti
pemberontakan DI/TII,
Pemberontakan PRRI/Permesta,
peristiwa Malari di tahun 1974
peristiwa kerusuhan mei’98.
Yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu

 

“Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita.
Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan”.

 

Menko Polhukam menambahkan
Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh.
“Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah.
Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih”.

 

Wiranto menambahkan ada kecenderungan setiap menjelang pemilu baik itu pilkada atau pilpres, suhu politik selalu memanas.
Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi.

 

“PEMERINTAH c.q. Kemenko Polhukam dan segenap jajarannya akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik tersebut masih pada batas-batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional yang tentu akan menganggu berbagai kepentingan nasional”.

DISESALKAN

Adanya kebijakan dari Panglima TNI yang mewajibkan anggota TNI untuk menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI karya Arifin C Noor belum lama ini mendapat protes keras dari elemen masyarakat.

 

Selain isu PKI,
Pemutaran film G30S/PKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, yang dilakukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, adalah akrobat politik seorang Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun.

 

“Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya.

Perintah kepada jajarannya untuk memutar film G30 S/PKI menggambarkan perspektif dan sikap politik Panglima TNI atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966”.

 

Film G30 S/ PKI adalah film indoktrinatif yang diproduksi oleh Orde Baru untuk membenarkan tindakan penguasa (ORDE BARU) menciptakan stabilitas politik pada masanya.

“Film tersebut juga menjadi instrumen menyebarkan kebencian, stigma, dan diskriminasi permanen pada orang-orang yang dituduh sebagai PKI.”

 

Dan yang paling utama,
Presiden Jokowi menyegerakan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas pelanggaran HAM di 1965 tersebut.

 

“Dalam NAWACITA,
Jokowi-JK berjanji akan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965.”

(Rn)