Kategori
Pilkada

Anies – Sandi Membentuk Tim Untuk Merancang Program Kerja 100 Hari

Wagub terpilih Sandiaga Uno diberbagai kesempatan juga menyatakan Tim Transisi akan menangani masa transisi dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Mereka terdiri dari tim pakar dari berbagai kompetensi ilmu yang kini sedang bekerja cepat.

“Tim Transisi ini tugasnya adalah mempersiapkan kisi-kisi penting pola kerja dan komunikasi dengan Ahok yang masih menjabat Gubernur sampai saat ini. Sehingga diharapkan tidak menghalangi kerja mereka selama enam bulan ke depan,” terang Sandiaga Uno di Jakarta, Senin,(24/4/2017).

Menurutnya Tim Transisi yang saat ini berjumlah 17 orang dan kini bermarkas di kediaman mantan politikus PDIP, Boy Saidikin, selain memikirkan sejumlah program Anies -Sandi yang dikampanyekan, pastinya juga akan menyiapkan perubahan total struktural pejabat dan pimpinan di 42 SKPD serta perubahan jajaran Komisaris dan Direksi BUMD DKI.

Mereka (Tim Transisi) adalah orang-orang yang memberikan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anis-Sandi atas pemecahan permasalahan di DKI Jakarta. Sebut saja ada mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Usaha Rikrik Rizkiyana, Ahli tata Kota dari Institut Teknologi Bandung Adhamaski Pangeran, Penggiat Transportasi Kota Achmad Izzu Waro, dan Sosiolog dari Universitas Indonesia Sukma Widyanti.

Sedangkan untuk bidang pembangunan infrastruktur, pasangan Gubernur-Wagub terpilih mempercayakan pada Ali Sunandar, seorang peneliti dari Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia. Dewan pakar untuk masalah lingkungan hidup, ada Irvan Pulungan dan Reiza Patters yang merupakan aktivis lingkungan. Beberapa ahli pemasaran, menejemen, dan pengusaha juga turut disertakan, seperti Faransyah Agung Jaya, Arie Mufti, dan Anang Kelanajaya Umaedi.

Sedangkan ahli komunikasi dan wakil jurnalis dalam tim dewan pakar Anies-Sandi, ada nama seperti Eman Sulaeman Nasim, Linda Djalil, Budi Purnomo, Ida Sudoyo, dan Iwan Setiawan PT. Pembanguna Jaya Ancol.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyatakan hal biasa setiap pemenang, seperti pilkada DKI, Gubernur dan Wagub terpilih akan mengganti semua pejabat dijajarannya dengan orang-orangnya. Ganti pejabat, ganti kebijakan, namun, Santoso berharap Pemimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi segera membenahi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Saya kira kinerja dan program SKPD DKI yang baik dimasa pemerintahan sebelumnya (Ahok-Jarot) bisa dilanjutkan dan sebaliknya bagi posisi yang tidak produktif harus dilakukan perbaikan total. Termasuk kinerja dan program 21 BUMD yang mesti dievaluasi,’’ jelas Santoso yang juga politisi Partai demokrat ini di Jakarta, Selasa, 25/4/2017)

Menurut Santoso, kinerja BUMD DKI Jakarta harus dievaluasi bahkan jika perlu harus dirombak total, mengingat  kewajiban BUMD dituntut untuk bisa memberikan keuntungan dan pemasukan kas daerah.

“Nah, kalau tidak produktif dan tidak menguntungkan buat pemerintah untuk apa? Bisa saja dimerger, dijual , ditambah modal atau direstrukturisasi jajaran direksinya. Semua bergantung pada hasil kajian dan evaluasinya,’’ tegas Santoso.

Lebih lanjut Santoso mengatakan, PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) misalnya, salah satu BUMD yang dinilai berkinerja buruk sehingga diyakini Tim Transisi Gubernur dan Wagub terpilih Anies-Sandi pasti akan mengevaluasinya.  Selain gagal memenuhi target positif pemasukan, saat ini direksi PT. PJA yang dipimpin C. Paul Tehusijarana selaku Direktur Utama dan Honggo Kangmasto sebagai Komisaris Utama juga dinilai telah menerapkan kebijakan tidak populis alias cacat hukum.

Dalam catatanya, setidaknya lima tahun belakangan ini PT. PJA sebagai BUMD sektor pariwisata gagal menunjukkan ekspektasinya untuk bisa memberikan keuntungan sebesar -besarnya, bahkan Image yang seharusnya Ancol termasuk destinasi pariwisata (live music show) kelas International malah menjadi hilang.

“Parahnya, direksi PT. PJA juga tetap melanjutkan kontrak BTO dengan PT. WAIP terkait gedung ABC Ancol yang cacat hukum,’’ tegas Santoso.

Sebagaimana diungkap berbagai media selama ini, bahwa PJA sudah mengalami kerugian ratusan milyar karena ulah wan prestasi  PT WAIP dalam  Pengelolaan ABC MALL yang dibiarkan saja oleh Direksi dan Komisaris PJA  dan Hal ini akan menjadi kerugian negara yg berkelanjutan hingga Tahun 2037.

Terlebih C. Paul Tehusijarana dan Honggo Kangmasto adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggantikan dirut PJA sebelumnya guna menyelesaikan kasus ABC Mall, tetapi hingga sampai saat ini tidak ditindak lanjuti.” pungkasnya. (San Lazuardi).

%d blogger menyukai ini: