Kategori
All

Anies Baswedan : Rem darurat’ dan ‘kembali ke PSBB ketat

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Dalam pernyataannya pada 10 September 2020, Anies menggunakan istilah ‘menarik rem darurat’ dan ‘kembali ke PSBB ketat’.
Ini kiranya yang kemudian diterjemahkan secara kreatif oleh media sebagai ‘PSBB total’.
Tidak salah-salah amat sebetulnya media menafsirkan ‘menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat’ sebagai ‘PSBB total’.
Toh, sama-sama ada dramatisasi dalam istilah ‘PSBB ketat’ atau ‘menarik rem darurat’, dan ‘PSBB total’.
Akan tetapi, istilah ‘menarik rem darurat’, ‘PSBB ketat’, ‘PSBB total’, atau ‘mengerem mendadak’ kiranya memantik polemik, perlawanan, juga kehilangan.
Kita semua membayangkan DKI Jakarta kembali ke PSBB awal ketika mal harus tutup, ojek daring tak boleh mengangkut penumpang, bandara berhenti beroperasi, orang bepergian dari dan ke DKI Jakarta harus punya surat keterangan izin keluar masuk, dan seterusnya.
Kita semua membayangkan PSBB 14 September 2020 seketat atau setotal PSBB awal.
Tidak mengherankan orang berpolemik tentang perlu tidaknya penerapan ‘PSBB total’ itu di saat kita semua telanjur menikmati ruang kebebasan meski tidak sepenuhnya.
Para pelaku ekonomi dan menteri-menteri ekonomi juga ‘melawan’ pemberlakuan ‘PSBB ketat’ di saat ekonomi mulai menggeliat.
Pun ‘rem darurat’ atau ‘rem mendadak’ yang dinyatakan Anies, menurut para pelaku pasar, membuat kita kehilangan hampir Rp300 triliun di pasar saham.
Ternyata eh ternyata, PSBB DKI Jakarta kali ini tidak seketat, tidak setotal, tidak sedarurat, dan tidak semendadak yang kita bayangkan.
PSBB jilid II malah lebih longgar jika dibandingkan dengan PSBB awal.
Mal boleh buka, ojek daring boleh mengangkut penumpang, orang tidak memerlukan SIKM, bandara tetap beroperasi, dan berbagai kelonggaran lainnya.
Words don’t mean, people mean.
Kata-kata tak bermakna, tetapi oranglah yang memberi makna pada kata-kata itu. Berhati-hatilah menata kata-kata karena orang bisa sesuka hati menafsirkannya.
Kata-kata punya kekuatan.
Tata kata bisa memengaruhi tata kota dan tata negara.
Tata kata ‘PSBB ketat’, ‘PSBB total’, ‘rem mendadak’, dan ‘rem darurat’ yang ternyata tidak ketat, tidak total, tidak mendadak, dan tidak darurat, membuat penataan PSBB di Ibu Kota kehilangan wibawa.
Dalam bahasa media sosial, alih-alih rem darurat atau rem mendadak, yang terjadi malah rem blong.
Pada gilirannya ini memengaruhi ketatanegaraan kita yang sedang berjuang menekan laju penyebaran covid-19.
Bijaklah menata kata, berhentilah bermain dengan kata-kata, karena ia bisa memengaruhi tata kota dan tata negara.
Tiada jalan lain kecuali penegakan hukum serius yang bisa menjadikan PSBB di DKI Jakarta betul-betul ketat, total, dan darurat.
Cuma penegakan aturan serius yang bisa memulihkan kewibawaan PSBB di Ibu Kota.
Jangan ada lagi hukuman yang sebetulnya cuma gimmick seperti pelanggar PSBB disuruh masuk ke peti mati.
Tidak boleh lagi ada perkantoran yang puluhan karyawannya positif covid-19 dibiarkan beroperasi.
Celakanya, Anies Baswedan diam seribu bahasa ihwal terminologi ‘PSBB total’ itu.
Ada beberapa kemungkinan.
Pertama, tidak salah bila disebut ‘PSBB total’ karena memang itulah yang diinginkannya.
Namun, karena memicu polemik, perlawanan, dan kehilangan, terjadi kompromi dan akomodasi supaya ekonomi tetap bergerak.
Kedua, Anies menganggap tidak perlu menjelaskan karena penjelasan tak berguna lantaran polemik, perlawanan, dan kehilangan telanjur terjadi.

 

@drr