Kategori
All

Anggara RP 975  Bentuk Densus Anti Korupsi

 

Busur.News.Com, JAKARTA -Mabes Polri mengajukan tambahan anggaran Rp 975 miliar untuk membiayai pembentukan Densus Antikorupsi.
Korps Bhayangkara itu berjanji, permintaan dana yang tak
sedikit tersebut akan dibarengi dengan kinerja yang menggebrak.Katanya pada Minggu 24//9/2017 di Jakarta.

”Saya yakin kinerjanya (bakal) melebihi anggaran yag didapat,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyaraka (Karopenmas)
Divhumas Polri Brigjen Rikwanto.

“Lembaga yang ditujukan untuk meningkatkan peran Polri dalam pemberantasan korupsi itu direncanakan mulai aktif pada 2018. Rikwanto tak merinci gebrakan yang dimaksud.
Yang pasti, diharapkan, dampak kinerja Densus Antikorupsi dalam sebuah kasus bisa membuat orang lain tidak mau melakukan rasuah. Artinya, efeknya ke pencegahan.
”Lalu, harus diikuti dengan perbaikan sistem dalam lembaga tersebut,” ujarnya.
Mengenai jumlah dana tambahan yang diminta, menurut Rikwanto, kendati terlihat besar, tapi sebenarnya kecil.

“Sebab, dibagikan dengan polda se-Indonesia,” urainya.
Sejumlah pihak menilai tambahan anggaran itu memungkinkan karena ada rencana pansus hak angket KPK untuk membekukan anggaran KPK secara sementara.

” Tapi, Rikwanto menjelaskan bahwa keduanya merupakan hal yang berbeda.
Dia menjelaskan, penegak hukum kasus korupsi ada tiga: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
Ketiganya bukan bersaing, namun harus sinergi. ”Ini bukan kompetisi, semua harus menyamakan langkah memberantas korupsi,” jelasnya.
Densus Antikorupsi tersebut dalam kiprahnya kelak bisa menangani kasus korupsi ratusan juta. Diharapkan sama seperti KPK.
”Walau begitu, tambahan anggaran Rp 975 miliar yang terlihat besar itu sebenarnya kecil. Sebab, dibagikan dengan polda se-Indonesia,” urainya.

Sementara Asrul Sani Anggota Komisi III DPR RI saat Busur News minta tanggapanya menjelaskan

“Pihaknya bisa memahami alasan Polri mengajukan tambahan anggaran. Sebab, pagu anggaran yang diajukan on 2018 lebih kecil daripada anggaran tahun ini.
“Anggaran yang diajukan tahun depan hanya dipenuhi 60 persen,” terang dia ,(an)