Ambiguitas New Normal dan Limitasi HAM Agama dan sistem berkeyakinan yang bersifat ideologis seringkali disalahgunakan

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com,JAKARTA — Ambiguitas New Normal dan Limitasi HAM
Agama dan sistem berkeyakinan yang bersifat ideologis seringkali disalahgunakan.
Wacana baru hadir di masa pandemi ini, dilema pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satunya.
Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang esensial dan bersifat non-derogable rights.

Sisi lain dari penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) adalah ketidaksejalanan antara regulasi dan implementasi, tak jarang ironis pada minoritas terjadi berkali-kali.
Agama dan sistem berkeyakinan yang bersifat ideologis seringkali disalahgunakan dan memicu konflik, diskriminasi, prasangka, kebencian bahkan kekerasan.
Seperti yang terjadi di bekas negara Yugoslavia, agitasi yang muncul berdampak sangat mengerikan, termasuk kemungkinan terjadinya perang dan genosida.

Agama dan New Normal Agama sebagai sebuah entitas, dalam sejarahnya berkali-kali menimbulkan kontroversi, berbahaya dalam eksistensi manusia.
Karena kerap dijadikan senjata untuk tujuan-tujuan politik dan kekuasaan.
Mungkin karena itulah kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu dijamin dengan pasti oleh negara dan ditempatkan sebagai bagian yang esensial diantara perangkat HAM lainnya.

Lalu bagaimana kehidupan beragama dan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam situasi pandemi ini, situasi yang disebut “new normal”, nampak jelas bahwa transisi kehidupan yang kini lazim disebut new normal mengandung ambigutitas.

Ada ketidaktentuan, ketidakjelasan.
Namun, pandemi ini memberikan pemahaman baru bahwa transisi kehidupan mestilah dipahami dengan ajeg, di sini manusia menguji kemampuan untuk akselerasi.

Menarik untuk memperbincangkan wacana hak azasi manusia pada kondisi pandemi. Ketika aktivitas keagamaan masyarakat dibatasi di ruang publik. Bagaimana sebenarnya hal ini dapat dipahami sebagai sebuah tindakan pembatasan HAM, apakah tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan yang sah dan dibenarkan baik menurut undang-undang maupun konvensiHAM internasional.

KBB adalah bagian dari HAM sebagai hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi. HAM kemudian diteguhkan dalam UUD 1945 (Pasal 28 A-J dan Pasal 29), UU No.29/1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU HAM No.39/1999 dan terakhir UU No.12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak, ketidakpastian yang timbul atas tafsir kebijakan pemerintah dalam merespon situasi pandemi, paket regulasi yang menimbulkan pro-kontra. Dalam kondisi ini, pertanyaan besar mengemuka, apakah KBB sebagai forum internum masih merupakan hak yang absolut?

Wacana Pembatasan KBB Dalam wacana HAM, pembatasan hak sesungguhnya diperbolehkan, sebagaimana terdapat dalam Prinsip-prinsip Siracusa (Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Alasan-alasan diperbolehkannya pembatasan tersebut adalah jika dilakukan untuk melindungi ketertiban masyarakat, keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan moral masyarakat.

Pertanyaannya adalah apakah argumen pembatasan itu dapat dijustifikasi dengan baik, tidak berlebihan dan dapat mencapai tujuan pembatasan?

Inilah persoalan-persoalan yang menjadi wacana dan masih intensif didiskusikan hingga saat ini. Seturut Pasal 18 (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menjelaskan bahwa
“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.

Praktik di Indonesia saat ini, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang salah satu eksesnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Perbedaan perspektif yang dilandasi oleh cara keberagamaan seseorang atau sekelompok orang membuat pembatasan inilah yang menjadi perdebatan dan konflik. Sebagai contoh di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Depok ketika bulan ramadhan lalu dan menjadi kegelisahan hingga hari ini.

Menyoal pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan oleh karena alasan kesehatan publik, terutama dimaksudkan untuk mengizinkan intervensi negara dalam mencegah wabah atau penyakit-penyakit lain.
Ketika tindakan negara yang merupakan keharusan, seperti tugas vaksinasi, diperlukan untuk tindakan kesehatan publik –dalam hal ini kesehatan orang-orang lain– keyakinan keagamaan yang berlawanan dengan tindakan tersebut tentu saja dapat dibatasi.

Sebagai contoh sikap Komisi HAM eropa menegaskan, dalam perkara X v. The Netherlands, bahwa ditetapkannya persyaratan oleh hukum Belanda supaya perternak sapi perah wajib menjadi anggota program kesehatan dalam rangka mencegah tuberkolosis pada ternak.

Hal ini menjustifikasi –
Berdasarkan pertimbangan kesehatan publik– tindakan hukum yang dilakukan terhadap seorang petani Protestan Belanda yang karena alasan keagamaan menolak untuk mengikuti program kesehatan wajib pemerintah untuk ternak-ternaknya.
Hal yang sama dibenarkan jika manifestasi suatu agama tertentu melibatkan kegiatankegiatan yang membahayakan kesehatan-kesehatan anggotanya, dan mungkin juga pihak lain.

Dalam kasus Assembly of The Crurch of the Universe v. Canada, yang praktik-praktik keagamaannya meliputi pula pemeliharaan, penanaman, pemilikan, distribusi dan pemujaan terhadap marijuana (“pohon kehidupan Tuhan” [God’s tree of life], komite HAM harus memutuskan apakah penuntutan pidana terhadap anggota sekte ini berdasarkan Undang-undang pengawasan Narkotika Kanada merupakan suatu pelanggaran atas kebebasan dalam memanifestasikan agama mereka. Alhasil komite menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima karena “kepercayaan yang terutama atau hanya terdiri dari peribadatan dan distribusi obat-obatan terlarang tidak dapat dipandang sebagai bidang cakupan Pasal 18 Kovenan”. (Comm.No.570.1993(Komite HAM PBB,8 April 1994; kep. Penolakan).

Namun sebagaimana klausul “keselamatan publik” orang bisa mempertanyakan apakah negara juga mempunyai hak untuk melindungi kesehatan individual terhadap keyakinan agamanya sendiri?

Adalah Heiner Bielefeldt, mantan pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), ia menyatakan bahwa isu pembatasan amat penting karena ia memiliki signifikansi praktis yang nyata.
Di sini retorika “kebebasan bukan tanpa batas” berlaku, akan tetapi menurut Bielefeldt, perlu diingat bahwa pembatasan pun ada batas-batasnya. Poin yang paling penting bukanlah adanya kebutuhan untuk membatasi itu sendiri, namun dasar-dasar dan syarat-syarat pembatasan yang diperbolehkan.
Dalam konteks hak KBB di Indonesia, mustahilkah menerapkan itu? Perubahan sosial takkan terjadi sekaligus, ia terjadi kurun demi kurun waktu. Pandemi ini adalah bagian dari perubahan sosial itu. Ia adalah persambungan dari peristiwa demi peristiwa sosial.
Mungkin masyarakat di Indonesia hari ini mafhum, pembatasan dilakukan sekalipun itu terjadi pada hak keagamaan mereka. Akan tetapi mereka bisa saja marah dan bertanya pada negara, karena di sudut lain ruang-ruang masih terbuka dan disesaki manusia, yang sudah pasti virus yang paling ditakuti kini sedang memilih korban berikutnya. Di sinilah pembatasan pada masa pandemi begitu ironi, inikah kenormalan baru?

@drr