Alatas EL : BPK Dan BPKP RI Diharapkan Dapat Mengaudit Pengguna Anggaran Dan Insfrastruktur Di SulBar

 

Busur News Com ,Jakarta –

Bisa kah Badan Pengawas Keuangan(BPK ), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan(BPKP) Repubik Indonesia langsung datang meng-Audit penggunaan anggaran dan Infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ?  khususnya di Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara..! kata Alatas EL seorang anggota DPP-LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (Divisi.Hubungan Antar Lembaga).Ketika ditemui tim redaksi  BNC di Senayan Jakarta pada Minggu (30/4/2017).

Beliau sangat berharap dan meminta agar BPK dan BPK-P Pusat bisa turun langsung untuk Investigasi dan Sidak dadakan ke setiap Instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di tiga Kabupaten, yaitu: Kab.Mamasa, Kab.Mamuju Utara dan Mamuju..!,

“Karena kami mendapat laporan dari masyarakat Sulbar yangg enggan disebut namanya memberi penyampaian kepada saya, bahwa ada beberapa Pejabat dan Penyelenggara Negara di Sulbar, sering mengadakan pertemuan dengan para oknum BPK dan BPK-P Perwakilan di Sulbar..!, entah apa yang mereka bicarakan dan yang mereka bahas dalam pertemuan diluar tugas..?”Jelasnya.

“Semoga dengan Sidak dan Investigasi dadakan yg dilakukan oleh BPK dan BPK-P Pusat, dapat mencegah upaya dan kesempatan serta peluang untuk Korupsi dan Gratifikasi yang akan dilakukan oknum Pejabat Daerah, bisa tercegah dan bisa terantisipasi,”ungkapnya.

” Karena Perwakilan BPK yang ada di Provinsi Sulawesi Barat,, itu sangat dekat dan sering berinteraktif via telepon, washaf ,bahkan pertemuan dengan para Pejabat Daerah yang ada  di Sulawesi Barat,”jelasnya.

“Semoga dengan adanya Audit langsung dari Pusat, untuk Sulawesi Barat dan sekitarnya bisa menghambat dan mengurangi niat dan kesempatan para Pejabat disana untuk Korupsi dan Gratifikasi,” pungkasnya.

“Berita ini diharapkan bisa untuk  pembelajaran dan sotrapy buat penyelenggara dan aparatur di Sulawesi Barat.”kilahnya.

” Sumber berita ini dari Animo masyarakat Sulawesi Barat, yang enggan disebut dan dimuat namanya..!,beritanya diangkat  agar dijadikan sebagai asumsi buat para pejabat nakal yg ada di Sulawesi Barat.,”pintanya.

Setiap aduan yang  punya payung hukum untuk  permintaan dan usulan dari pemerhati daerah yang ingin agar BPK dan BPKB Pusat bisa turun langsung kesana untuk Investigasi kinerja Perwakilannya.

Alatas EL meminta agar BPK-RI dan BPK-P Pusat, bisa turun dan mengaudit langsung ke semua Instansi dan para Penyelenggara Negara yg ada di tiga (3) Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat..!, secara Sidak dadakan.

(Riena)