Kategori
opini publik

Aksi Yang Berjilid Sebuah Konfirmasi Bagaimana Dinamika Politik Pilkada Menjadi Sentimentalisme

 

Oleh :  Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,Jakarta –:Peristiwa aksi yang berjilid-jilid dan terakhir 5 Mei 2017 ialah sebuah konfirmasi bagaimana dinamika politik pilkada akhirnya harus ditautkan pada sentimentalisme keagamaan dan menemukan sumbunya pada sang petahana yang dianggap telah melakukan penistaan agama.

Bahkan pengadilan pun merasa harus terus diawasi karena khawatir vonisnya tidak sesuai dengan fantasi mereka.

*Di pusaran ini, wacana politik bergeser menjadi hiruk pikuk penafsiran agama dari sebuah ayat yang sejatinya masih multitafsir*. –

Agama seperti memiliki banyak nyawa.
Nafsu modernisme dan anak kandungnya sekularisme untuk membunuh atau minimal mengusirnya ke ‘kamar pribadi’ (privat), alih-alih kesampaian, malah agama awal abad ke-21 semakin gempita.

Diskursus post-sekularisme akhir-akhir ini kian meneguhkan posisi agama yang tak pernah pudar.

Bahkan menampakkan gejala kebalikannya:
kian terlibat dalam ranah publik baik melalui saluran resmi demokrasi (partai) atau lewat ‘parlemen jalanan’ yang mendesak negara memperhatikan aspirasi kaum beragama.

*Dalam konteks keindonesiaan lebih meriah lagi, apalagi pascarobohnya Orde Baru*. –

*Deliberatif*

Tentu saja ada sesuatu yang substansial yang seharusnya kita pikirkan.
Bagaimana semestinya menempatkan peran agama di ruang publik di tengah masyarakat haterogen, yang berbeda tidak saja keyakinan, etnik, budaya juga secara geografis menempati pulau berlainan.

Untuk itu, karya-karya Jurgen Habermas, filsuf terkemuka abad ke-21, yang banyak mengungkap relasi agama dan negara di ruang publik patut disimak.

Pada karya-karya awalnya, Habermas tidak banyak mempercakapkan agama bahkan cenderung mengimani sekularisme sebagai jalan yang dapat memberikan jaminan terwujudnya kesejahteraan umum.

Namun, pada tulisan-tulisan terakhirnya dia sangat memperhitungkan peran agama:

*agar demokrasi itu punya legitimasi, agama harus dilibatkan dalam penalaran publik*. –

 

(Riena)