Kategori
News

Akibat Tak Faham Birokrasi, Bupati SBT Melanggar UU

Oleh : Sandri Rumanama

 

 

“Yang Namanya Pelaksana Tugas alias PLT Harus Ada Jabatan Tetap Yang Melekat Pada Pelaksana Tugas Tersebut karena PLT Hanya melaksanakan Tambahan Bukan Seperti Yang Terjadi Di Kab. Seram Bagian Timur”

Busur News Com,Maluku – Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Prov. Maluku kembali mencedrai etika pemerintahan serta melanggara kode etik kepagawain serta regulasi Aparatur Sipil Negara hal ini di tegaskan Sandri Rumanama pada Kamis (4/5/2017).

Menurut Rumanama Bupati Kab. Seram Bagiab Timur (SBT) tak paham birokrasi, sebagian besar kepala dinas di Kabupaten tersebut menjadi PLT Tanpa ada Jabatan Tetap, ini melanggar Kode Etik Kepegawain.

Menurut saya (mudah-mudahan ada yang berbaik hati mengoreksi kalau keliru) seperti ini. Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang karena tidak ada pejabat definitif. Ketiadaan pejabat definitif itu disebabkan karena tidak mungkin ia kembali lagi dalam jabatan semula (berhalangan tetap), bisa jadi karena meninggal atau telah pensiun.
Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural telah ditentukan syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural antara lain, serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan.

Apabila dilingkungan Instansi tersebut BENAR-BENAR TIDAK TERDAPAT PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang PNS atau Pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengangkatan sebagai Pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya sebagai definitif pada instansinya dan instansi lain atau instansi tertentu di luar dari instansinya.
PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya karena Plt bukan jabatan definitif,

Oleh karenanya Plt yang diangkat  tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dibunyikan tunjangannya Pengangkatan sebagai Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan di bebasan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap di bayarkan sesuai dengan tunjangan definitifnya. PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai pelakansa tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi didalam lingkungan kerjanya PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural Eselon IV PNS yang diangkat sebagai Pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti menandatangani DP3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya

Tata Cara Pengangkatan tersebut sebagaimana telah diatur didalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.-20/V.24-25/99.

olehnya itu saya pikir bupati saya mesti harus tau tentang itu, imi pelanggaran administrasi di birokrasi serta benar benar melenceng dari peraturan pemerintah yang bersifat regulasi. semua kepala badan kepala dinas di SBT di PLT-kan tanpa memeliki jabatan difinitif ini gila namanya. papar Sandri Rumanama (Aktivis GmnI).

saya punya pengelamam pada hal hal sedemikian. karena saya selama di LAMI (Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia.
LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Serta JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) saya sering mengkritisi hal hal ini serta saya berusaha  menata sistem administrasi kami seperti sistem administrasi yang di atur seperti Aparatur Sipil Negara.

ini bentuk penyelewengan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bukan hanya itu tambahnya bupati Kab. Seram Bagian Timur juga melanggar etika kerja sebagai mana di atur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah

saya akan melaporkan ini kepada MENDAGRI sebagai bentuk penyelewengan serta Kementrian MENPAN-RB sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014.

(Riena)