Agenda Pemberantasan Korupsi Kembali diuji Disaat KPK Mengungkap Proyek Reklamasi

 

Oleh :Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

Busur News Com,Jakarta – Agenda pemberantasan korupsi kembali diuji di saat KPK sedang bekerja keras untuk mengungkap proyek reklamasi, skandal suap hakim MK, korupsi di Bakamla, dan terakhir korupsi KTP elektronik.

KPK juga mendapat serangan teror yang keji menimpa Novel Baswedan serta beberapa anggota DPR menggulirkan hak angket.

Teror terhadap para pegawai KPK yang semakin brutal serta tekanan politik mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi dan prinsip konstitusi tentang negara hukum.

Hadangan tersebut patut diduga bagian dari upaya pelemahan KPK.

Pemerintah dan segenap masyarakat tidak boleh lengah dan terhanyut ke dalamnya tetapi harus bangkit melawan upaya yang bisa menghancurkan harapan negara terbebas korupsi.

Presiden Joko Widodo harus terus memberikan perhatian penuh dan memastikan kredibilitas upaya Polri mengungkap semua pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.
Itu penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah mengungkap pelaku dan dalang teror tersebut.

Namun adanya upaya dari Komisi III DPR yang memanfaatkan hak angket berkaitkan dengan penyidikan KTP-e serta Miryam S Haryani, yang digulirkan oknum wakil rakyat itu berpotensi mengganggu independensi KPK.

Kita semua prihatin terhadap kondisi yang dihadapi pemberantasan korupsi sehingga mengajak semua lapisan masyarakat merapatkan barisan mendukung KPK.

Teror yang menimpa penyidik KPK tersebut mencerminkan upaya menghambat atau bahkan menggagalkan pengungkapan perkara korupsi besar di Indonesia masih sangat kuat.

Selain itu, wacana hak angket disinyalir bertujuan untuk menekan secara psikologis KPK dan bisa menjadi modus yang berulang.

Pasalnya membuka berita acara pemeriksaan Miryam merupakan kewenangan pengadilan, ketika keinginan DPR diikuti berpotensi mengacaukan penanganannya.
“Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tetapi memperkeruh proses penegakan hukum.
Maka jangan sampai KPK mau membuka ini sebab ini juga akan menjadi modus berulang,”

 

(Riena)