Kategori
Artikel

Advokat juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sikap atau tutur katanya sehingga tidak kebal hukum

 

Oleh : Dhedii Rochedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta- Advokat juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sikap atau tutur katanya sehingga tidak kebal hukum.

MENGECAM
–. Organisasi Aliansi Advokat Nasionalis (AAN) mengecam langkah Koalisi -Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari YLBHI, Kontras, ICW, LBH Pers, PBHI, Truth, TII, Pemuda Muhammadiyah, dan GAK yang melapor-kan pengacara Setya Novanto,
yakni Fredrich Yunadi.

Menurut AAN,
Advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas membela kliennya.

Pendiri AAN,
Hudson Markiano, mengatakan imunitas itu dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

📌 Dalam Pasal 6 dinyatakan advokat tidak dapat dituntut balik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan.

“Kami tegaskan, bahwa tidak boleh advokat dikriminalisasi, tidak boleh dibungkam, dan tidak boleh ada upaya pembungkaman.

Kalau advokat membela klien, itu sah-sah saja.
Berbagai strategi akan dilakukan, sepanjang itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, why not,”
ujar Hudson.

Namun, dirinya juga mengemukakan bila memang ada advokat yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kode etik advokat, advokat tersebut bisa saja dilaporkan ke komite etik.

Merujuk pada
Putusan MK 76/PUU-XII/2014,
Seharusnya pemanggilan terhadap anggota DPR terkait dengan kasus hukum atau penyidikan harus melalui persetujuan tertulis presiden.

Namun,
Ketentuan itu tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi maupun terorisme.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan MK tidak membentuk legal policy baru terhadap
Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
terkait dengan pemanggilan anggota dewan dalam sebuah kasus.

MK hanya mengubah izin
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
menjadi
izin tertulis presiden.

“Tindak pidana khusus kan ada korupsi, ada terorisme, ada psikotropika, dan lain-lain.

Kalau bacaan saya, kalau anggota DPR yang dipanggil yang dimintai keterangan dan disangka melakukan tiga hal itu, tidak perlu izin presiden,”
ucap Fajar.

Dengan demikian, Fajar mengaku tidak ada masalah mengenai status dari anggota dewan itu.

Dirinya juga memberi contoh kasus pada saat mantan Ketua MK Akil Mochtar terkena kasus korupsi.

Pada saat itu,
Hakim MK lainnya dipanggil sebagai saksi oleh KPK.
Padahal dalam Undang-Undang MK tertulis, untuk tindakan polisionil, hakim konstitusi membutuhkan izin presiden.

“Tetapi, MK kemudian melanggar undang-undang untuk alasan membantu sepenuhnya KPK mengungkap kasus itu.
Jadi waktu itu MK pun enggak ngotot meminta izin presiden.

Ya sudahlah, ini demi komitmen terhadap pemberantasan korupsi terhadap pengungkapan kasus korupsi di MK, ya sudah hakim MK dengan komitmen itu akan datang meskipun tanpa izin dari presiden.”

Advokat juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sikap atau tutur katanya sehingga tidak kebal hukum.

Rn