Kategori
All

Adakah inisiatif dari DPR untuk mewujudkan peradilan umum untuk militer?

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com,Jakarta – Adakah inisiatif dari DPR untuk mewujudkan peradilan umum untuk militer?

Revisi UU Peradilan Militer harus datang dari pihak pemerintah.
Yang paling tahu kebutuhan itu pemerintah.

DPR masa bakti 2004-2009 sudah oke, tiba-tiba dari pemerintah setop.

Nanti akan ribut, siapa yang jadi jaksa dan memeriksa anggota TNI.

Apakah penyebab utama peningkatan pelanggaran hukum oleh prajurit TNI karena penerapan peradilan militer bagi anggotanya?

Saya tidak sependapat.
Dalam peradilan militer justru sanksinya lebih keras dan berat karena menggunakan dua pendekatan, pendekatan disiplin dan pendekatan norma hukum.

Sanksi pada umumnya lebih berat dari peradilan umum.

Menurut saya,
Salah satu penyebabnya antara lain kurangnya pendidikan disiplin dan hukum di lingkungan aparat sehingga perlu ditingkatkan secara serius oleh lembaga masing-masing.

Jadi, perlukah prajurit pelaku kejahatan dihukum di peradilan umum?

Revisi UU ini merupakan amanat
UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sesuai amanat
Pasal 65 ayat (2) UU TNI,
Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum yang diatur dalam UU.

Secara utuh, pasal itu berbunyi,

“*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang*.”

Bagaimana bila TNI menolak?

Untuk memantapkan reformasi di tubuh TNI, saya yakin TNI akan ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara.

Apa itu berarti ke depannya peradilan militer tidak diperlukan?

Peradilan militer yang ada sekarang tetap berlaku.

Peradilan militer fokus pada pelanggaran disiplin prajurit seperti pada kasus indisipliner, desersi, dan pelanggaran dalam keadaan perang.

Akankah kedisiplinan prajurit ikut meningkat?

Kalaupun UU tersebut sudah dibuat, tidak ada jaminan prajurit TNI jadi lebih disiplin.

Apakah dasar reformasi peradilan militer?

Reformasi peradilan militer menjadi salah satu agenda penting yang menjadi mandat reformasi.

Juga merupakan jantung perubahan tata sistem peradilan dan kelembagaan hukum kita.

Pasal 3 ayat 4 TAP MPR No 6 Tahun 2000 menyebutkan

*Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum*.

Bagaimana urgensi aparat militer diadili di peradilan umum?

Mekanisme dan proses dalam peradilan militer selama ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas persamaan di mata hukum.

Apakah peradilan militer yang mengadili kasus pidana belum memberi putusan yang adil?

Yuridikasi peradilan militer yang terlalu luas memberikan peluang impunitas.

Kalaupun ada yang anggota militer yang memberikan vonis, kadang kala terlalu ringan dan tidak maksimal.

Ruang impunitas itu dimungkinkan karena mekanisme dan sistem peradilan militer tidak memenuhi kaidah-kaidah fair trial.

Contohnya,
Kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 serta kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Termasuk dalam kaitan penindakan terorisme?

Kami memang meminta Panja RUU Terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dengan keamanan dalam revisi UU Antiterorisme.

Jika pelibatan militer diatur dalam UU Terorisme yang baru nanti, pada saat bersamaan, DPR dan pemerintah juga harus merevisi UU tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.

*Jika militer patuh pada peradilan umum, akuntabilitas pemberantasan terosisme akan tetap terjaga*.

Kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, apa harapan koalisi sipil?

Panglima TNI yang baru harus memastikan reformasi TNI tuntas.

Jangan dia nanti malah resisten terhadap agenda reformasi.

Selain pengadilan militer, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter) yang menjadi amanat reformasi harus menjadi agenda reformasi TNI.

*Koter kadang kala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat*.

(Rn)