Ada Indikasi Korupsi Kartu Prakerja, JPMI Laporkan Airlangga Hartarto Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

 

 

Busurmews.com, JAKARTA, – Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) secara resmi, melaporkan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto soal dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam program Kartu Prakerja ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat (15/05).

Laporan bernomor 025/E/JPMI/0/2020 yang diterima kepolisian itu ditujukan mahasiswa kepada Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo.

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, Guruh Purnama mengatakan, laporan yang dilayangkan JPMI berdasarkan hasil kajian di internal organisasi.

“Ada banyak celah dugaan korupsi dalam Kartu Prakerja, ada tiga celah yang kami lihat, pertama dari sisi regulasi yang banyak bertabrakan dan tidak sinkron dengan aturan perundang-undangan, seperti UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Penanggulangan Bencana.” Kata Guruh.

Kedua, Guruh menjelaskan, soal mitra kerja yang dilakukan secara penujukan langsung tanpa proses lelang dengan perusahaan-perusahaan Startup. Menurut Guruh, hal itu jelas sudah bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebab alokasi anggaran program Kartu Prakerja mencapai triliunan.

“Alokasi anggaran Kartu Prakerja ini besar, sementara semua proses pelaksanaan program di pemerintahan itu ada aturan main, dalam hal ini adalah aturan perundang-undangan. Semuanya harus mengikuti aturan perundang-undangan. Sebab negara kita ini negara hukum,” jelas Guruh.

Ketiga, Presiden Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu juga menjelaskan, Kartu Prakerja tidak menjadi solusi kongkret bagi masyarakat atau para buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau di rumahkan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan model pelatihan online, sambung Guruh, Program Kartu Prakerja sangat tidak efektif.

“Pelatihan online yang diberikan pemerintah dalam Program Prakerja itu menurut kami tidak efektif, sebab sebelum adanya program ini, di YouTube itu udah banyak yang memberikan pelatihan, misalnya pelatihan bahasa Inggris, memasak, design grafis ada banyak lah, itu diberikan secara gratis, gak bayar juga.” Tegas Guruh.

Berdasarkan acuan data Ketenagakerjaan tahun 2020 jumlah angkatan kerja naik rata-rata 1,7 juta dalam setahun. Pengangguran saat ini bertambah 10 juta orang dengan jumlah sebanyak16,68 juta orang. Sementara berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen atau mencapai 7,05 juta orang.

Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2020 turun menjadi 4,99 persen dari 5,01 persen periode yang sama tahun lalu. Total angkatan kerja pada bulan kedua tahun berjalan mencapai 137,91 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 131,03 juta orang.

Guruh menilai, Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, syarat akan kepentingan bisnis antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan Startup.

“Kami justru melihat program Kartu Prakerja tidak menjadi solusi kongkret buat para buruh yang di PHK. Justru yang terlihat hari ini adalah adanya bisnis yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan di masa Pandemik Covid-19. Rakyat sebenarnya tidak butuh pelatihan, rakyat butuhnya itu bantuan seperti makanan, uang dan lainnya, yang itu bisa menjadi kebutuhan sehari-hari mereka.” Pungkas Guruh.