Busurnews.com, Blora
Pemerintah Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, mulai mengerem laju pembangunan fisik. Penyebabnya, Dana Desa 2026 menyusut tajam. Dari sebelumnya di atas Rp 1 miliar, kini tinggal Rp 373,45 juta atau turun sekitar 30 persen. Kondisi itu memaksa pemdes memfokuskan anggaran pada program-program prioritas.Kepala Desa Tamanrejo Suratman memaparkan, sepanjang 2025 sejumlah pembangunan fisik tetap berhasil direalisasikan, baik dari Dana Desa maupun Bantuan Provinsi.
Namun, ia mengakui pelaksanaannya belum sempurna.“Kami bukan yang paling benar. Masih ada kekurangan. Karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran warga sebagai bahan evaluasi,” ujar Suratman.Desa Tamanrejo dihuni 3.458 jiwa atau 1.190 kepala keluarga yang tersebar di tiga dukuhan: Maguan, Porendeng, dan Setrotaman.
Pada 2025, Dana Desa digunakan antara lain untuk pembangunan jalan paving di Dukuh Porendeng sepanjang 380 meter dengan lebar 3,5 meter senilai Rp 350 juta serta pembangunan cekdam di Dukuh Maguan senilai sekitar Rp 85 juta.Sementara melalui Bantuan Provinsi, pemdes merealisasikan pavingisasi di Dukuh Maguan dan Dukuh Porendeng dengan total anggaran ratusan juta rupiah. Selain infrastruktur, Dana Desa juga digelontorkan untuk program ketahanan pangan, mulai pembangunan cekdam, sosialisasi pupuk organik, hingga pembentukan bank sampah.
Memasuki 2026, keterbatasan anggaran membuat pemdes mematok delapan program prioritas sesuai Permendes. Di antaranya BLT Dana Desa bagi warga miskin, kesiapsiagaan bencana, digitalisasi dan keterbukaan informasi desa, pencegahan stunting, serta pembangunan infrastruktur terbatas.Meski saat ini Tamanrejo telah berstatus nol kasus stunting, Suratman menegaskan program pencegahan tetap berjalan. “Ini langkah antisipasi agar kasus tidak muncul kembali,” katanya.
Untuk pembangunan fisik 2026, hanya dua titik yang direncanakan. Yakni pavingisasi di Dukuh Porendeng RT 4 RW 2 dengan anggaran Rp 100 juta dan di Dukuh Setrotaman RT 6 RW 4 senilai Rp 72 juta. Seluruh prioritas itu, lanjut Suratman, merupakan hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Karang Taruna, BPD, hingga unsur warga lainnya.Di sisi lain, Ketua BPD Tamanrejo Mulyono menilai pelaksanaan program 2025 secara umum berjalan baik meski belum tuntas 100 persen.
Kendala utama terjadi pada pembangunan cekdam di wilayah Maguan yang rusak akibat faktor alam.“Strukturnya pecah karena kondisi alam. Tapi pemdes melalui TPK siap bertanggung jawab dan melakukan pembangunan ulang,” ujarnya.
Anggota BPD Kardi menambahkan, cekdam senilai Rp 85 juta itu akan dibangun ulang pada Juni–Juli saat musim kemarau. Pelaksanaannya menunggu arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora.Saat ini, Desa Tamanrejo berstatus Desa Mandiri. Menurut Suratman, capaian itu bukan garis akhir. “Justru menjadi tanggung jawab untuk terus berinovasi, memperbaiki pelayanan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan warga,” tandasnya. (Redaksi)
