Defisit Anggaran 2019 Tercatat Sebesar Rp353 Triliun Atau 2,2% Dari Produk Domestik Bruto.

Oleh: Dr.Dhedi Razak,M.Si

Busurnews.com, JAKARTA –:

Defisit Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp353 triliun atau 2,2% dari produk domestik bruto.

Angka defisit itu membengkak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai rekor defisit terendah, yakni 1,82% dari PDB.

Sri Mulyani mengakui, membengkaknya defisit anggaran 2019 disebabkan tidak tercapainya penerimaan negara.

Total penerimaan negara dari pajak hingga bea dan cukai hanya mencapai 90% dari target.

Akibatnya, penerimaan negara hanya tumbuh 0,7% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu.

Adapun belanja negara tumbuh 4,4% bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Kondisi itu sepantasnya membuat kita lebih saksama mengatur keuangan negara.

Tahun ini bukan jaminan bahwa keadaan akan lebih baik.

Bahkan dengan tekanan yang harus dihadapi, baik karena perang dagang maupun ketegangan yang terutama terjadi di Timur Tengah, sisi penerimaan tahun ini bisa lebih buruk daripada sekarang ini.

Untuk itulah tidak bosan kita mengingatkan agar sisi belanja negara dipergunakan lebih cermat.

Belanja-belanja yang tidak perlu harus dikurangi.

Fokuskan belanja negara pada hal yang bisa memutar perekonomian yang lebih besar.

Pekerjaan rumah para menteri untuk menyisir rencana belanja yang hendak dilakukan.

Pemborosan yang tidak perlu harus dipangkas.

Kita tidak mungkin lebih besar pasak daripada tiang.

Para pejabat negara harus memahami bahwa anggaran belanja negara harus bisa menjadi stimulus ekonomi yang lebih besar.

Meski kontribusinya hanya 15% kepada pertumbuhan ekonomi, belanja negara yang tepat sasaran akan membuat dunia usaha terdorong untuk memainkan peran lebih sentral dalam pembangunan.

Apalagi jika para pejabat negara itu mau menyadari pentingnya peran kebijakan publik yang mereka punyai.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan, apabila pro kepada dunia usaha, akan membuat para pengusaha lebih berani untuk menanamkan modal mereka.

Satu yang harus ditanamkan kepada kita sebagai bangsa, perekonomian kita tetap terus bertumbuh.

Pada 2018 PDB kita berada di angka sekitar Rp15.000 triliun, dan akhir tahun lalu meningkat menjadi sekitar Rp16.000 triliun.

Pertumbuhan 5% yang bisa kita raih tidak boleh bosan-bosan harus dijelaskan kepada masyarakat agar kita lebih percaya diri.

Namun, itu saja memang tidak cukup.

Harus ada sinyal seperti yang kita mintakan di atas, yakni semua kementerian dan pemerintah daerah membelanjakan anggaran secara lebih bertanggung jawab dan mengeluarkan kebijakan yang lebih ramah kepada dunia usaha.

Kalau pemerintah ingin pertumbuhan di atas 5%, kuncinya berada di tangan para pengusaha.

Pemerintah harus pandai-pandai untuk membujuk mereka agar mau menanamkan modal.

Dunia usaha hanya membutuhkan situasi aman dan aturan pasti untuk mengembangkan usaha mereka.

Satu lagi yang mereka harapkan ialah level playing field.

Bisnis itu harus berpihak kepada mereka yang bekerja sungguh-sungguh, bukan yang hanya mengejar privilese.

Tahun lalu para pengusaha dihadapkan pada ketidakpastian karena pemilihan presiden yang memancing kebencian di antara sesama bangsa.

Ketika pemilu selesai, ternyata banyak kebijakan pemerintah yang mengamputasi kaki kita sendiri.

Kalau kita mau selamat tahun ini, pertama-tama pemerintah yang harus mau berubah.

Janganlah pemerintah menjadi pihak yang merasa tahu dan benar sendiri.

Sekali lagi perlu dibangun komunikasi dengan masyarakat agar kebijakan publik yang dikeluarkan benar-benar pro kepada pembangunan yang menyejahterakan rakyat.

Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh sinergi yang bisa dibangun trisektor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani.

Ketiga pilar itu harus saling menopang, bukan bersaing dan bahkan saling menjatuhkan.

Kita pasti akan bisa maju apabila mampu membangun kebersamaan dan kekompakan.

Sebaliknya, kita pasti akan terpuruk di tahun yang penuh tekanan ini kalau kita berjalan sendiri-sendiri dan tidak mau peduli terhadap keadaan yang dihadapi pihak lain.

@drr