Penting nya Sosialisasi Tanah Adat Ulayat,Sinergitas Pemerintah Pusat,Kementerian ATR,BPN

PENTING NYA SOSIALISASI TANAH ADAT ULAYAT,SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT,KEMENTERIAN ATR/BPN,KOMISI II DPR RI,PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN MASYARAKAT TAHUN 2020

Busurnews.com Batang Kuis,Deli serdang
Permasalahan hak atas tanah diberi perhatian khusus oleh penyusun UU No.5 Tahun 1960,Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada waktu itu,Penyusunan UUPA menggantikan konsepsi domein Verklaring yang diterapkan oleh pengusaha Kolonial Belanda dengan konsepsi hak menguasai negara yang diambil dari konsepsi hak ulayat pada masyarakat hokum adat,keberadaaan hak ulayat pun di akui dalam UUPA (Pasal 2 ayat(4) dan Pasal 3).

Seiring perkembangan zaman,dilakukan penyesuaian regulasi melalui peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tetntang pedoman menyelesaian permasalahan hak ulayat masayarakat hokum adat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2015 dan dirubah kembali melalui peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hokum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Pada tahun 2018 lalu,Kementerian ATR/Kepala BPN melaksanakan sosialisasi tentang adat ulayat di daerah yang dilaksanakan di kota Padang,Denpasar dan Makassar.

Tujuan dilaksanakan nya sosialisasi tersebut adalah selain untuk mensosialisasikan peraturan yang saat itu sedang berjalan,juga untuk mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya Akedemisi,tokoh adat daerah,termasuk apartur pemerintah daerah.Masukan tersebut dirumuskan menjadi peraturan baru yang saat ini ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penatausahaan tanah adat ulayat kesatuan masyarakat hokum adat,serta Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria “Ungkap Bahrunsyah Staff Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan,Hotel Penisula Manado,Rabu Malam.(20/11/2019

Menurut Atim Setia Bagdja Ketua Kelompok Tani Ikhlas Mandiri desa Sidodadi kecamatan batang kuis,deli serdang,yang juga Ketua DPK Lembaga TIPIKOR Indonesia Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria/Kepala BPN segera membentuk tim khusus penyelesaian konflik-konflik pertanahan di sumatera utara yang belum selesai.

Salah satu Program pentingnya Sosialisasi Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Utara,2020 kami dukung sepenuh nya.Sosialisasi nya diharapkan menjadi jawaban bagaimana sikap antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria/Kepala BPN,Perusahaan perkebunan,Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Masayarkat.Atim setia Badja juga mendesak Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI untuk melanjutkan RUU Pertanahan demi mewujudkan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Salam Perjuangan,Semangat Inspirasi Indonesia Maju.(Bbg)