Guru Sebagai Pahlawan Yang Selalu Terlupakan

Edriana, SH, MA
Politisi Perempuan dan Direktur Women Research Institute

Jakarta (Busurnews.com) Data Kemendikbud (2018), tercatat ada 2,9 juta guru di Indonesia yang terdiri dari 1,4 juta guru berstatus PNS dan 1,5 juta guru berstatus honorer. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah guru honorer lebih banyak dari guru PNS.

Tetapi, kesejahteraan guru honorer masih sangat rendah, terutama dari upah yang diterima yakni hanya berkisar antara Rp 75.000 – Rp.500.000 per bulan untuk guru honorer di sekolah negeri dan sekitar Rp 200.000- Rp. 600.000 per bulan untuk guru honorer di sekolah swasta. Gaji inipun diberikan setiap tiga bulan.

Hal ini diperparah dengan persoalan lainnya yaitu tidak adanya tunjangan lainnya di luar gaji pokok sebagai guru honorer.

Dengan pengandian yang sudah dilakukan puluhan tahun juga tidak ada kepastian pengangkatan menjadi PNS, sulitnya menuntut hak-hak kesehatan dan ketenagakerjaan di tengah ketidakjelasan status. Kemendikbud dalam hal ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran daerah yang terbatas menjadi penyebab utama banyaknya guru honorer yang belum mendapat pengangkatan menjadi PNS.

Hal ini menjadi penting selain berhubungan dengan masalah kesejahteraan juga hubungannya dengan masalah standarisasi dan peningkatan kapasitas yang seharusnya terus menerus diberikan. Karena perkembangan zaman dengan perkembangan tehnologi saat ini guru sebagai ujung tombak dari pendidikan harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar anak didik bisa secara maksimal berkembang sesuai dengan zamannya.

Menurut berita infografis di Tirto, Pada tahun 2015 40,53% dari total PNS yang berjumlah 4,375, 009 adalah guru. Sementara 84% anak Indonesia mengalami kekerasan disekolah, angka ini sangat tinggi dan mengkhawatirkan orang tua. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor mulai dari rasio jumlah guru dengan jumlah murid yang sangat besar di sekolah sehingga guru sulit mengawasi anak satu persatu, juga bisa karena kapasitas guru yang terbatas karena kurang mendapat pendidikan/pelatihan terbaru tentang ilmu pedagogi sehingga tidak bisa mendidik secara menyeluruh atau faktor lainnya.

Melihat angka diatas masalah guru sebagai pendidik dan juga sebagai perwakilan orang tua disekolah menjadi sangat penting agar fungsi mendidik dan mengajarkan tentang disiplin serta peradaban bisa berjalan dengan baik.

Di Sumbar jumlah guru honorer K2 atau honorer non biasa ada sekitar 25 ribu orang dan di Kab. Tanah Datar saja ada sekitar 2000 orang. Dari jumlah tersebut sampai saat ini tidak ada kejelasan status mereka.

Banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru dengan tingkat kesejahteraan yang rendah namun ketika lowongan untuk menjadi PNS mereka tidak mendapatkan prioritas karena banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun sehingga pada saat dibuka lowongan menjadi PNS usia mereka sudah melebihi 35 tahun sebagai batas usia menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai batas usia CPNS paling tinggi 35 tahun pada saat diterima.

Bahkan saat ini guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum ada kejelasan karena ada peraturan baru bahwa masalah pengangkatan dan penggajian guru ini menjadi masalah propinsi bukan lagi masalah pemerintah kabupaten/kota lagi. Sehingga di propinsipun ketersediaan dana untuk menyesuaikan gaji mereka belum ada.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu: Kurangnya guru yg berstandarisasi di daerah terisolir atau didaerah-daerah pedesaan sehingga seringkali anak didik tidak mendapatkan pendidikan yang “berkualitas”.
Peningkatan kompetensi/ kapasitas guru di daerah terisolir atau didaerah2 yang saat ini sangat kurang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas.

Lahir di Padang 1964, Kandidat Doktor – UI, S2 Perempuan & Pembangunan, Den Haag Belanda, S1 Hukum, Universitas Pancasila. Anggota Delegasi RI – MDGs sidang Tahunan PBB, dan lain-lain.