PERSPEKTIVISME

Oleh: Dhedy Rochaedi Razak

Busurnews. Com, JAKARTA —

PERSPEKTIVISME

Beragam sikap warga negara atau golongan tentu hadir di Indonesia sebagai bukti bangsa ini hidup dan tidak mati dalam kemajemukan.

Mungkin pula ada yang kurang tinggi rasa cintanya pada Indonesia karena berpaham lain dan dipicu berbagai sebab, yang tentu saja tidak perlu terjadi di negeri ini.

Ketidakpuasan terhadap keadaan tidak menjadi alasan untuk berpikir dan mengambil langkah inkonstitusional di luar koridor NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada posisi ini, mutlak tidak ada ruang bagi bentuk pemerintahan selain negara Pancasila sebagai

“Darul Ahdi wa Syahadah”.

Bersamaan dengan itu, jangan sampai NKRI pun dibawa pada arah ultranasionalisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan jatidirinya.

Indonesia tetap harus bebas dari segala bentuk separatisme dan anarkisme.

Sebagian pihak, terutama di daerah tertentu akhir-akhir ini, menunjukkan sikap “separatis” terhadap pemerintah pusat.

Bahkan karena perbedaan pilihan politik, tebersit usulan “referendum”, gerakan seperti ini jangan sampai menjurus radikal dan kontra NKRI.

Masalah “konflik ideologi” atau “konflik sosial-politik” seperti itu memang rumit atau kompleks dan sering berkoneksi dengan masalah-masalah lain yang bersifat keagamaan, ekonomi, kedaerahan, budaya, ketertinggalan, dan aspek-aspek lainnya yang bersifat saling-silang kepentingan atau interkoneksitas dalam kehidupan kebangsaan.

Beragam wajah kebangsaan yang bersifat multiaspek itu menunjukkan betapa masalah keindonesiaan dan dunia Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara tumbuh dan berkembang tidaklah sederhana dan linier, tetapi kompleks dan gradual sesuai dengan hukum dinamika historis dan sosiologis suatu bangsa.

Setiap penyederhanaan atas Indonesia dan keindonesiaan dapat memperdangkal pemahaman akan sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Indonesia sebagai negara-bangsa dengan segala kaitannya yang kompleks.

Lebih dari itu, penting pula dipahami bahwa Indonesia dan keindonesiaan dengan segala dinamika, masalah, dan tantangannya pada saat yang bersamaan di dalamnya terkandung jiwa, pikiran, nilai-nilai, dan cita-cita nasional yang menyatu dengan keberadaan Indonesia.

Di sinilah pentingnya memahami Indonesia dan keindonesiaan dalam perspektif yang luas dan mendalam sebagai narasi dan cara pandang memosisikan negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia.

Suatu ikhtiar memahami negeri kepulauan yang berpenduduk majemuk dengan wajah dan karakternya yang khas, tentu saja perlu dibaca dan dianalisis secara ideografis atau

“pemahaman dari dalam secara detail”

Mengenai peri kehidupan Indonesia dan keindonesiaan yang Multiaspek dan Multifaktor.

Lebih dari itu, penting perspektif yang luas dan mendalam dalam mencandra negeri yang kompleks dan sarat dinamika ini agar tidak terjebak pada pandangan dan sikap yang kerdil dan miopik.

–. Memahami realitas Indonesia dan keindonesiaan perlu pembacaan dan analisis yang multiperspektif karena sangat tidak memadai bila dicandra hanya dengan pandangan yang sederhana dan linier atau instrumental.

Sebagian ahli menyebutnya dengan perspektivisme, yakni pemahaman yang melintas batas dari segala sudut, aspek, dan pandangan secara integratif.

Kajian-kajian survei yang marak di Indonesia pascareformasi seputar politik, keragaman atau pluralisme, radikalisme, terorisme, dan persoalan atau isu lainnya yang sering disebut sebagai masalah Indonesia tentu membantu memahami keindonesiaan dan bermanfaat untuk banyak kepentingan membangun Indonesia.

Namun, penting pula memberi catatan kritis atas kajian survei tersebut, lebih-lebih manakala dikonstruksi secara dangkal, linier, dan parsial karena tidak akan memadai dalam membaca dan menjelaskan Indonesia dengan keindonesiaannya yang kompleks.

Bersamaan dengan itu, hasil-hasil survei yang terbatas itu jika dipahami secara mutlak dan tunggal maka akan melahirkan bias pemahaman tentang Indonesia dan keindonesiaan di era mutakhir.

Survei hanya salah satu cara memahami masalah, bukan satu-satunya, yang memerlukan metode berpikir dan pendekatan keilmuan lainnya yang bersifat interpretatif, substantif, dan multiparadigma yang nonpositivistik.

Beragam isu masalah keindonesiaan juga menjadi naif manakala dipahami dengan alam berpikir
“post-truth”.

OPINI

“Indonesia bubar”, “bencana Indonesia”, “radikalisme Indonesia” dan segala kegawatan sejenis.

Pemikiran kritis apa pun tetap terbuka pada kritik, jangan dijadikan doktrin dan dogma meski atas nama disiplin ilmu tertentu yang tertutup pada pandangan keilmuan lainnya.

Apalagi jika kebenaran sepihak dan dogmatik itu diindoktrinasikan sebagai pandangan tunggal dan absolut menyerupai keyakinan agama dan ideologi, sehingga sebagian orang menerimanya dengan taklid buta.

Poltik di era “pasca-kebenaran” pun berubah menjadi sarat imaji yang liar, keras, hidup-mati, dan
“true believing”.

Di era post-truth,
Kebenaran dikonstruksi atas dasar opini, apriori, prasangka, data bias, dan subjektivitas tertentu yang dipercayai secara mutlak.

Dalam argumen Zihao (2018),
Di era “pasca-kebenaran” fakta objektif pengaruhnya sangat lemah dikalahkan oleh argumen emosional dan kepercayaan personal.

Lebih-lebih pada era media sosial, masyarakat dengan mudah terpapar oleh informasi, opini, dan pikiran yang mentah dan hoaks yang dipercayai sebagai kebenaran tak terbantah karena hilangnya daya kritis sekaligus menyebarnya virus pembodohan.

AKIBATNYA,

insan modern dan terdidik sekalipun kehilangan jiwa ULUL ALBAB:

“Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”
(QS az-Zumar: 18).

(Rn)