PERJUMPAAN AKAR RUMPUT

Oleh: Dhedy Rochaedi Razak

Busurnews. Com, JAKARTA —

PERJUMPAAN AKAR RUMPUT

–. Kecuali di media sosial dan bagi tim sukses, rakyat Indonesia secara umum bukanlah rakyat pendendam yang menempatkan perbedaan pilihan politik sebagai sesuatu yang sangat penting.

Mereka mungkin saja membincang pilihan politiknya secara enteng-entengan, tanpa ada beban, dan paksaan.

Karena itulah, dagelan politik para elite kerap hanya menjadi tontonan semoga bukan tuntunan rakyat bawah.

Kompetensi rakyat menempatkan peristiwa politik sebagai sesuatu yang ‘biasa’ tidak bisa lepas dari peran para tokoh lokal di tiap-tiap daerah, terutama mereka yang disebut KH Abdurrahman Wahid sebagai
‘kiai kampung’.

Seperti yang diungkap Clifford Geertz (1960) bahwa kiai kampung memiliki peran sebagai
‘cultural broker’

yang mampu menjembatani hajat antara elite dan bawah.

Dalam konteks ini,

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki andil yang sangat besar karena ia merupakan rumah terbesar para kiai kampung.

Di tangan merekalah persatuan, perdamaian, dan kerukunan umat dipertaruhkan.

Segala macam provokasi di media sosial dapat dengan mudah diredam kearifan dan kebijaksanaan kiai kampung ini.

Ide-ide kebangsaan yang terasa berat dapat diterjemahkan mereka dengan cara yang sederhana dan terkadang jenaka.

Karena itu, jika pemerintah bertekad untuk melakukan rekonsiliasi, rekonsiliasi tersebut tidak bisa hanya terjadi di kalangan elite, tetapi juga harus menyentuh akar rumput.

Hal itu sehingga pemerintah tidak boleh tidak harus meminjam tangan mereka untuk merajut kembali persatuan, menjahit tenun kebangsaan yang nyaris robek.

KOMITMEN KEBINEKAAN

–. Tanpa ada soliditas yang cukup baik di level elite maupun wong cilik, lima program sasaran prioritas akan menghadapi hambatan yang sangat besar, dan persatuan Indonesia salah satunya dapat diukur dari sejauh mana komitmen untuk berada dalam rumah bersama bernama NKRI dan Pancasila.

Sayangnya, sejumlah riset menunjukkan kekhawatiran.

Survei LSI-Denny JA pada 2018 menemukan adanya peningkatan persentase orang yang bermigrasi dari ideologi Pancasila menuju NKRI bersyariah.

Pada 2005,
Publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%, dan lima tahun kemudian,

Pada 2010, angkanya menjadi 81,7%.

Pada 2015, angkanya menjadi 79,4% dan

Pada 2018 menjadi 75,3%. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila menurun 10%.

Dalam batang tubuh negara, Alvara Research pada 2018 melakukan kajian terhadap aparatur sipil negara (ASN), perguruan tinggi, dan BUMN.

Alvara menemukan bahwa 19,4% ASN di 6 kota
(Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar)

Yang tidak setuju ideologi Pancasila.

Di level perguruan tinggi, Setara Institute menyebutkan 10 perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.

Karena itulah, dalam menyusun kabinet di periode keduanya, Jokowi perlu memasukkan dalam pakta integritas untuk para pembantunya ihwal komitmen untuk memberantas radikalisme, rasisme, dan intoleransi di wilayahnya masing-masing dengan standar penilaian yang terukur.

Dengan cara itulah, kebinekaan sebagai corak dan identitas keindonesiaan akan tetap terjaga.

Tanpa itu semua, sebagaimana narasi yang berlangsung pada pilpres kemarin, sehebat apa pun kinerja dan legacy yang dicapai pemerintahan Joko Widodo– KH Ma’ruf Amin di masa mendatang akan nihil karena retaknya TENUN KEBANGSAAN yang BERBINEKA ini.

(Rn)