Hans Suta Widhya: Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Diduga Melanggar Peraturan

Busurnews. Com, Jakarta – Proses seleksi anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sedikit Kisruh. Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media bahwa Supadiyanto menunjukkan tidak kurang dari 17 hal penting yang menimbulkan tanda tanya besar tentang proses seleksi calon anggota KPI Pusat, yang harus dicermati dan dijawab oleh para pihak terkait, termasuk oleh DPR RI. Sebagaimana yang diberitakan,
Supadiyanto, S.Sos.I, M.I.Kom, salah satu seorang peserta seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan keberatannya atas proses seleksi karena Panitia Seleksi diduga melakukan pelanggaran, baik secara administratif maupun teknis pelaksaan tes.

Supadiyanto menyampaikan alasan keberatan atau protesnya itu melalui video yang dikirimkan redaksi beberapa media massa, Rabu 10 Juli 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik ( KUTIP ) Hans Suta Widhya, Kamis (11/7) pagi di Jakarta, dalam paparan Supadiyanto, dengan jelas membeberkan beberapa fakta pelanggaran perundangan dan peraturan yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pertama Panitia Seleksi, kedua Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan ketiga DPR-RI.

Kegusaran salah seorang dosen Fikom dari Yogyakarta Supadiyanto itu, temuannya sudah ia laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia terkait mal-administrasi dan dugaan kecurangan yang dilakukan dalam proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022 itu.

Adrianus Meliala, salah seorang anggota Ombudsman telah mendatangi Komisi I DPR RI untuk menyampaikan temuan Supadiyanto itu. Namun, anehnya ada dugaan yang terlihat, DPR RI tetap melanjutkan proses seleksi “fit and proper test” dari tanggal 8 s/d 10 Juli 2019 dan mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Ada apa ini gerangan kiranya?

KPI di masa mendatang sangat penting peranannya terkait dengan Proxy war yang masuk lewat aneka macam bentuk infiltrasi budaya asing. Bila tidak kuat para pemuka adat nusantara, maka niscaya penjajahan lewat budaya akan masuk dan mendominasi pikiran anak bangsa yang ada.

“Apa yang disampaikan oleh Ketua PPWI Jogyakarta Supadiyanto ini, di akhir video press conference di Yogyakarta, mendesak agar DPR RI tidak melanjutkan proses seleksi calon anggota KPI Pusat dan membatalkan seluruh proses yang sudah dilakukan. Hal itu penting agar hasil seleksi nantinya tidak cacat hukum yang akan mempengaruhi legitimasi dan akuntabilitas anggota KPI Pusat terpilih. Kita perlu kawal proses seleksi KPI, karena terlihat banyak keanehan di negeri ini dengan maraknya aneka kecurangan dalam seleksi apapun.” Tegas Hans Suta Widhya.(***)