Berbagai Pihak Mendorong Agar Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno Membangun REKONSILIASI POLITIK

Oleh: Dhedy Rochaedi Razak

Busurnews. Com, AKARTA — Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengakhiri sidang sengketa hasil Pilpres 2019, berbagai pihak mendorong agar pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno membangun REKONSILIASI POLITIK.

Tujuannya ialah mengakhiri ‘permusuhan’ politik yang berlangsung selama kampanye dan pemilu.

Dengan berakhirnya ‘permusuhan’ politik, diharapkan para pendukung kedua pihak bersatu kembali sebagai warga negara Indonesia.

Mengapa perlu rekonsiliasi?

Syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi agar rekonsilitasi terwujud?

Apakah tujuan rekonsiliasi semata-mata demi mengakhiri ‘permusuhan’ politik berakhir?

ANTAGONISME POLITIK

–. Konflik politik dan segala akibat buruk yang menyertainya merupakan alasan dasar dari rekonsiliasi politik.

Dalam situasi konflik, para pihak yang terlibat di dalamnya mengalami penurunan martabatnya sebagai manusia.

Dalam konteks hidup bersama sebuah negara, konflik merupakan momen degradasi bagi setiap warga negara.

Negara terutama negara demokrasi merupakan institusi politis modern, yang dihuni orang-orang beradab. Mereka ialah warga negara.

Jika dalam negara terjadi konflik politik, warga negara mengalami penurunan keberadabannya sebagai manusia politik.

Pada Pemilu 2019 khususnya pemilu presiden-wakil presiden
–merupakan peristiwa politik di negeri ini, yang pada taraf tertentu terjadi konflik antarwarga negara.

Alih-alih kampanye politik dan pemilu sebagai momen bagi warga negara mengaktualkan rasionalitas dan kejernihan batin dalam memilih pemimpin publik, yang terjadi justru sebaliknya;

Warga negara terbelah dalam
–apa yang disebut oleh Carl Schmitt–

Dengan istilah antagonisme, yakni kawan-lawan politik.
(Chantal Mouffe, 2000).

Pihak pendukung Prabowo-Sandiaga memandang pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai lawan politik yang harus ditaklukkan.

Sebaliknya pun demikian.

Dalam cuaca dan suhu antagonisme politik itulah para pendukung, baik partai politik maupun warga negara relawan politik, menarasikan dan mempraktikkan pepatah Latin yang dipopulerkan Thomas Hobbes pada abad silam;

bellum omnium contra omnes

(semua melawan semua),

setiap pihak berperang satu sama lain.

Bila Thomas Hobbes menggunakan pepatah itu untuk menggambarkan kondisi alamiah manusia yang saling berperang memperebutkan sumber-sumber pangan demi tetap bertahan hidup, pada Pilpres 2019, para pendukung berkonflik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Akan tetapi, antagonisme politik yang mengerucut pada konflik di tempat (negara) mana pun, tidak akan pernah mengarah pada terciptanya situasi yang beradab.

Itu karena konflik pada dasarnya merupakan desktruksi terhadap setiap pihak yang berkonflik.

Berdasarkan Antagonisme Politik dan Konflik yang demikian, usulan Rekonsiliasi merupakan hal yang tepat.

(Rn)