SALURAN LEGAL

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

SALURAN LEGAL

–. Pilpres di Indonesia telah diatur dengan kerangka hukum yang sesuai dengan standar internasional penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Telah diatur pula mekanisme penegakan hukum andaikan terjadi penyelewengan dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lalu, tindak pidana pemilu ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesediaan para kandidat untuk mengikuti mekanisme penegakan hukum itu sekiranya menganggap telah terjadi penyelewengan ialah keharusan.

Saluran-saluran legal itu mestinya dikedepankan karena peraturan perundang-undangan merupakan kesepakatan luhur bersama untuk membingkai aktivitas kehidupan bernegara.

Maka, keengganan menyelesaikan persolan melalui saluran legal yang tersedia ialah pengingkaran atas kesepakatan luhur itu.

Pernyataan secara terbuka bahwa kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 karena menganggap telah tejadi ketidakadilan, ketidakjujuran, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, semestinya dikonstruksikan secara yuridis.

Apakah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, atau tindak pidana pemilu.

Jika KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019 nanti dan dianggap merugikan kubu 02, ajukanlah permohonan PHPU kepada MK dan buktikanlah kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut kubu 02 sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No24/2003 tentang MK.

Berdasarkan Asas

‘beban pembuktian terletak pada penggugat/pemohon, kubu 02 harus membuktikan secara konkret bentuk kecurangan, seperti politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas penyelenggara pemilu, manipulasi suara, ancaman dan intimidasi kepada masyarakat, atau penyelenggara pemilu.

Lalu, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, politisasi penggunaan anggaran, dll.

Tentu saja dengan catatan semua itu signifikan untuk mengubah hasil pilpres.

–. Pasal 36 Peraturan MK No 4/2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden menentukan bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan/atau petunjuk.

Sayangnya, kubu 02 justru mengindikasikan keengganan untuk membawa tuduhan kecurangan itu ke mekanisme hukum.

Sikap ini mengonfirmasi perilaku ambivalen, yakni pada satu sisi mayakini ada kecurangan, tetapi di sisi lain tidak mau memperjuangkan keyakinannya itu melalui prosedur yang tersedia.

Seharusnya, jika tidak mau bertarung di ranah hukum, tidak perlu mengatakan ada kecurangan.

Pada akhirnya, kita paham bahwa budaya politik kita memang belum terbiasa untuk mengakui kekalahan sungguhpun fakta-fakta kekalahan telah tersaji dengan nyata.

Kenyataan kadang kala terasa terlalu getir untuk dipercaya.

Fantasi berkuasa yang melampaui batas tak jarang menggelapkan mata hati.

Kita merindukan suatu saat memiliki tradisi pengakuan kekalahan melalui pidato terbuka (concession speech) selepas kontestasi elektoral sengit pilpres.

Alih-alih memprovokasi pendukung, pihak yang kalah seharusnya mendinginkan suasana dengan menghibur bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya.

Belum terlambat bagi kubu 02 untuk merebut simpati rakyat sekiranya pada 22 Mei 2019 nanti KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 yang tidak sesuai dengan keinginannya dan ia tak berniat mengajukan permohonan PHPU ke MK, tetapi lalu berbesar hati mengakui kekalahan.

(Rm)