NU Sebagai Lembaga Atau Organisasi Harus Steril Dari POLITIK

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

NU sebagai lembaga atau organisasi harus steril dari POLITIK

Ini juga yang menjadi alasan utama Muktamar ke-28 NU 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.

PERTAMA, berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

KEDUA, politik bagi NU ialah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

KETIGA, politik bagi NU ialah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis.

Mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

KEEMPAT, berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan YME.

Berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia.

Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KELIMA, berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai peraturan dan norma yang disepakati.

Selain itu, dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

KEENAM, berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkukuh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

KETUJUH, berpolitik bagi NU, dengan dalih apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

KEDELAPAN, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu, dan saling menghargai.

Itu sehingga dalam berpolitik tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.

KESEMBILAN, berpolitik bagi NU menuntut komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsi sebagai sarana masyarakat berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Ketika sembilan etika berpolitik itu diterapkan, peran kiai sebagai political actor akan membawa kemasalahatan
(mashlahah ammah).

Sebaliknya, manakala terabaikan, politik akan membawa petaka dan martabat kiai yang menjadi pertaruhannya.

(Rn)