Menegaskan Pemilihan Umum Merupakan Sebuah Kesepakatan Yang Harus Dihormati.

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

Menegaskan pemilihan umum merupakan sebuah kesepakatan yang harus dihormati.

Kita meminta agar semua pihak bisa menghormati proses pemilu agar tercipta situasi yang harmonis.

“Kalau kita semua taat pada kesepakatan itu, semua akan berjalan baik.

Tapi ketika kesepakatan itu kita cederai, akan terjadi disharmoni.

Maka kita berharap bangsa ini harus menjaga kesepakatan,”

Sama halnya dengan Indonesia, merupakan negara kesepakatan yang harus dijaga dan jangan ada pihak yang ingin mencederainya.

Kita mengimbau agar semua elite bisa menjaga situasi negara.

“Ternyata membuat kesepakatan gampang, tapi menjaga mengawal kesepakatan itu yang tidak mudah.

Perlu ada upaya-upaya salah satu-nya dengan upaya konsolidasi yang terus dilakukan,”.

Mengomentari ihwal penolakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak untuk membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saya menegaskan, BPN sebenarnya tidak memiliki opsi lain untuk membawa sengketa selain ke MK.

“Ya tidak apa-apa, kalau tak mau ke MK, secara hukum selesai 25 Mei dan tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum,”.

Menurut saya, BPN memiliki waktu tiga hari seusai penetapan rekapitulasi suara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kalau mereka mengajukan gugatan, MK akan melakukan pemeriksaan administratif mulai 2 Juni.

“Tangggal 2 sampai 28 Juni diputus dan apa pun (hasilnya) sudah selesai, tidak ada jalan lain.”

–. Mengomentari narasi yang dibangun kubu Prabowo-Sandiaga yang menyebut MK tidak bisa dipercaya.

Mereka yang mengatakan MK tidak bisa dipercaya ialah provokator dan mereka yang berperan sebagai provokator itu jumlahnya tidak terlalu banyak.

Mereka yang masuk dalam kelompok provokator itu pihak yang tengah emosional.

Itu artinya, jika tidak membawa perkara ke MK, hasil Pemilu Selesai.

(Rm)