Kita Tidak Sedang Hidup Di Mali, Nigeria, Atau Zimbabwe Yang Penolakan Terhadap Hasil Pilpres Pernah Terjadi.

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

Kita tidak sedang hidup di Mali, Nigeria, atau Zimbabwe yang penolakan terhadap hasil pilpres pernah terjadi.

Tiga negara itu memang belum memiliki sejarah demokrasi yang matang.

Karena itu, dapat dimaklumi jika kedewasaan politik untuk mengakui kekalahan menjadi hal yang sulit terjadi.

Dalam Indeks Demokrasi 2018 yang disusun Economist Intelligence Unit, perusahaan yang bermarkas di London, Mali, dan Nigeria diklasifikasikan sebagai ‘rezim hibrida’ (hybrid regimes) yang penyelenggaraan pemilunya penuh dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan.

Politik di ‘rezim hibrida’ itu ditandai dengan adanya represi terhadap lawan politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, media massa yang dikekang, aturan hukum yang tidak jelas, budaya politik demokratis yang tidak berkembang, serta tingkat partisipasi politik yang rendah, dan kurang berfungsinya pemerintahan.

‘Rezim hibrida’ itu hanya setingkat lebih baik dari ‘rezim otoritarian’ (authoritarian regimes) yang merupakan klasifikasi terendah dalam indeks dan Zimbabwe berada di dalamnya.

Di ‘rezim otoritarian’ ini, kehidupan politik penuh dengan pelanggaran kebebasan sipil, tidak ada pemilu atau ada pemilu, tapi penuh rekayasa, media dimonopoli oleh negara, peradilan tidak independen, dan penindasan terhadap rakyat ialah hal yang jamak.

Klasifikasi tertinggi dalam indeks itu ialah ‘demokrasi penuh’ yang kebebasan sipil dan kebebasan politik tidak hanya dihormati, tetapi juga diperkuat budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Negara dengan klasifikasi ‘demokrasi penuh’ ini juga memiliki checks and balances pemerintahan yang sangat baik, peradilan yang independen, pemerintah yang berfungsi secara memadai, dan media yang beragam dan independensinya terjamin.

Norwegia ialah negara dengan klasifikasi ‘demokrasi penuh’ terbaik di dunia.

Indonesia memang tidak diklasifikasikan sebagai ‘demokrasi penuh’.

Akan tetapi, ia berada di klasifikasi kedua, yaitu ‘demokrasi yang terdapat kekurangan’ (flawed democracy) yang bercirikan pemilunya telah berjalan dengan jujur dan adil, serta kebebasan sipil dihormati.

Negara dengan klasifikasi ‘demokrasi yang terdapat kekurangan’ ini sedikit bermasalah dalam hal budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi dan fungsi pemerintahan yang kurang maskimal.

(Rm)