PEMILIH BERDAULAT

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

PEMILIH BERDAULAT

inilah tahapan paling menentukan, apakah bangsa ini sekadar menjaga demokrasi prosedural atau memasuki demokrasi sesungguhnya.

–. Setelah melewati jalan panjang, Pemilu 2019 memasuki tahapan paling menentukan, yakni pemungutan suara pada hari ini.

Unsur-unsur terpenting dalam konsolidasi demokrasi ialah adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan kesederajatan di antara warga negara.

Pada hari ini demokrasi kita tidak hanya diuji terkait dengan kelancaran proses pemungutan suaranya, tetapi juga kedaulatan suara itu sendiri.

Soal kedaulatan suara itu sendiri, kita tidak bisa menuntut kepada pemerintah ataupun penyelenggara pemilu, tetapi kepada diri sendiri.

Menjadi pemilih yang berdaulat atas pilihan sendiri sebenarnya merupakan esensi dari pesta demokrasi itu sendiri.

Pemilih yang berdaulat bukan sekadar mencoblos kertas suara.

Pemilih ini benar-benar sadar dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Artinya, kita yakin dengan sepenuh pengetahuan yang dimiliki bahwa pasangan capres-cawapres ataupun wakil rakyat yang dipilih ialah yang terbaik.

Sepantasnya memang keyakinan pilihan sudah jauh hari kita buat.

Namun, gencarnya hasutan dan hoaks, termasuk juga politik identitas, telah menciptakan sentimen-sentimen yang tidak sepele kepada para kontestan peserta pemilu.

Pentingnya dampak setiap suara membuatnya terlalu berharga untuk dipertaruhkan.

Kedaulatan di kertas suara sesungguhnya juga tanggung jawab bagi generasi di bawah yang belum memiliki hak suara sebab jelas, pilihan yang kita buat memengaruhi masa depan bangsa dan setiap generasi di dalamnya.

Tidak hanya itu, menjadi pemilih yang berdaulat ialah sumbangsih terhadap kerja bersama bangsa ini dalam menjaga konsistensi pemilu sejak reformasi.

Berkaca pada berbagai teori demokrasi, sebuah bangsa yang mampu melaksanakan pemilu sedikitnya tiga kali berturut-turut tanpa interupsi nondemokrasi telah membuat capaian penting.

Negara tersebut dinilai sudah melewati masa transisi demokrasi dan mencapai masa konsolidasi demokrasi.

Keberhasilan itu pula yang semestinya kita rayakan dengan menjalankan konsolidasi demokrasi itu sebenar-benarnya.

Konsolidasi demokrasi memuliakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pemuliaan suara rakyat sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Setiap upaya menghalang-halangi penggunaan hak pilih rakyat akan dikenai ancaman pidana penjara.

Dalam lingkup yang lebih kecil, yakni dalam pelaksanaan pemilu kali ini, lembaga penyelenggara pemilu telah berupaya memudahkan masyarakat untuk menunaikan hak pilih dengan benar.

Menunaikan hak pilih dengan hanya bermodal KTP-E ke TPS pun sudah disahkan sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk golput.

Namun, proses demokrasi juga bukan semata tentang menang dan kalah.

Demokrasi hanyalah klise tanpa kesadaran tentang tujuan besar menjadi bangsa yang maju.

Sementara itu, proses demokrasi ibarat kendaraan untuk melangkah, dan persatuan ialah kunci untuk kemajuan tersebut.

Karena itu, sudahilah segala polaritas dan perpecahan di hari penentuan ini pula.

Betul pula bahwa protes hasil pemilu juga merupakan hak yang diakui dan dilindungi di negara ini.

Namun, tidak sepantasnya pula segala kekecewaan ditumpahkan dalam protes jalanan yang terus memperpanjang polarisasi bangsa.

Ketika para kandidat sudah merasa layak menjadi pemimpin, seharusnya pula mereka menunjukkan kebesaran jiwa dengan tetap menjunjung jalan legal yang terhormat.

Dengan memilih pemimpin yang kredibel dan kapabel pada hari ini, kita layak mengapungkan harapan bahwa demokrasi akan kian matang di masa mendatang.

Mari kita rayakan hari ini sebagai kegembiraan politik untuk menentukan pemimpin autentik yang akan mengantarkan bangsa ini menuju demokrasi sebagai jalan kesejahteraan. (Rn)